Bangun Infrastruktur, Kementerian PUPR Sudah Belanjakan Rp 66,49 Triliun

Kompas.com - 19/08/2021, 17:40 WIB
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Kementerian PUPR Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat, realisasi belanja untuk pembangunan infrastruktur sudah mencapai Rp 66,49 triliun hingga 19 Agustus 2021. Sementara secara fisik, progres pembangunan telah mencapai 49,67 persen.

Realisasi belanja itu setara 46,44 persen dari total pagu anggaran tahun ini yang sebesar Rp 143,19 triliun, yang berubah dari sebelumnya Rp 149,81 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas belanja APBN dengan memperhatikan tiga prinsip reformasi anggaran belanja, yakni ekonomis (spending less), efektif (spending well) yakni tepat sasaran, dan efisien (spending wisely).

Baca juga: Tahun 2022, Pemerintah Sediakan Anggaran TIK Rp 27,4 Triliun

"Kegiatan-kegiatan strategis di Kementerian PUPR dipastikan tetap berjalan, dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dampak pandemi Covid-19," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (19/8/2021).

Adapun anggaran tahun 2021 tersebut, termasuk pula program pembangunan infrastruktur dengan skema padat karya tunai (PKT). Program itu diantaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya.

Basuki menjelaskan, program ini bertujuan untuk mendistribusikan dana hingga ke desa, menjaga daya beli masyarakat, serta menyerap tenaga kerja. Terdapat 20 kegiatan di program PKT yang diharapkan dapat membantu mempercepat program PEN pasca pandemi Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Khusus untuk program PKT, realisasinya saat ini telah mencapai 58,01 persen atau senilai Rp 14,02 triliun dari total anggaran PKT di 2021 yang senilai Rp 23,24 triliun. Program PKT sendiri ditargetkan bisa menyerap 1,23 juta tenaga kerja.

“Program padat karya tunai Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat atau warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi,” jelas Basuki.

Selain PKT, untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, Kementerian PUPR juga mengalokasikan anggaran pembelian produk rakyat atau UMKM sebesar Rp 173,93 miliar.

Pembelian produk rakyat tersebut terdiri dari material tambalan cepat mantap (CPHMA) sebanyak 100.000 ton sebesar Rp 49,47 milar dengan realisasi sebesar 45,87 persen, pembelian Rosin Ester Rp 24,55 miliar dengan progres 21,49 persen, dan pembelian karet untuk pengolahan aspal (bokar) Rp 100 miliar dengan progres 28,28 persen.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.