Bangun Infrastruktur, Kementerian PUPR Sudah Belanjakan Rp 66,49 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat, realisasi belanja untuk pembangunan infrastruktur sudah mencapai Rp 66,49 triliun hingga 19 Agustus 2021. Sementara secara fisik, progres pembangunan telah mencapai 49,67 persen.

Realisasi belanja itu setara 46,44 persen dari total pagu anggaran tahun ini yang sebesar Rp 143,19 triliun, yang berubah dari sebelumnya Rp 149,81 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas belanja APBN dengan memperhatikan tiga prinsip reformasi anggaran belanja, yakni ekonomis (spending less), efektif (spending well) yakni tepat sasaran, dan efisien (spending wisely).

Baca juga: Tahun 2022, Pemerintah Sediakan Anggaran TIK Rp 27,4 Triliun

"Kegiatan-kegiatan strategis di Kementerian PUPR dipastikan tetap berjalan, dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dampak pandemi Covid-19," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (19/8/2021).

Adapun anggaran tahun 2021 tersebut, termasuk pula program pembangunan infrastruktur dengan skema padat karya tunai (PKT). Program itu diantaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya.

Basuki menjelaskan, program ini bertujuan untuk mendistribusikan dana hingga ke desa, menjaga daya beli masyarakat, serta menyerap tenaga kerja. Terdapat 20 kegiatan di program PKT yang diharapkan dapat membantu mempercepat program PEN pasca pandemi Covid-19.

Khusus untuk program PKT, realisasinya saat ini telah mencapai 58,01 persen atau senilai Rp 14,02 triliun dari total anggaran PKT di 2021 yang senilai Rp 23,24 triliun. Program PKT sendiri ditargetkan bisa menyerap 1,23 juta tenaga kerja.

“Program padat karya tunai Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat atau warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi,” jelas Basuki.

Selain PKT, untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, Kementerian PUPR juga mengalokasikan anggaran pembelian produk rakyat atau UMKM sebesar Rp 173,93 miliar.

Pembelian produk rakyat tersebut terdiri dari material tambalan cepat mantap (CPHMA) sebanyak 100.000 ton sebesar Rp 49,47 milar dengan realisasi sebesar 45,87 persen, pembelian Rosin Ester Rp 24,55 miliar dengan progres 21,49 persen, dan pembelian karet untuk pengolahan aspal (bokar) Rp 100 miliar dengan progres 28,28 persen.

Tak hanya itu, terdapat empat program lainnya untuk mendorong pemulihan ekonomi, yakni dukungan pengembangan pariwisata sebesar Rp 3,67 triliun dengan progres 46,85 persen, ketahanan pangan Rp 25,84 triliun dengan progres 57,81 persen.

Baca juga: Anggaran Infrastruktur Rp 384,8 Triliun di 2022 untuk Jalan Tol hingga Bangun 6 Bandara

Lalu dukungan pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang sebesar Rp 2,75 triliun dengan progres 23,49 persen. Serta Information and Communication Technologies (ICT) sebesar Rp 161 miliar dengan progres 37,41 persen.

Sementara, khusus untuk kegiatan dukungan PEN pada pembangunan 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)/Destinasi Super Prioritas (DSP), saat ini progres fisiknya sudah mencapai 54,72 persen.

Sedangkan untuk progres keuangannya sudah mencapai 48,37 persen atau senilai Rp 1,59 triliun dari total anggaran Rp 3,29 triliun untuk 5 DSP yakni Borobudur, Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang-Manado-Bitung.

Baca juga: Kemenhan Dapat Anggaran Tertinggi di 2022, Capai Rp 133,9 Triliun