Pemerintah China Bakal Atur Harta Orang Terkaya, Untuk Apa?

BEIJING, KOMPAS.com - Pemerintah China berencana untuk mengatur kekayaan miliarder atau konglomerat setempat. Dilansir dari The Straits Times yang mengutip Bloomberg, Jumat (20/8/2021), Presiden Xi Jinping telah memberikan pengumuman yang menawarkan konsep pemerataan kesejahteraan yang di dalamnya mengatur mengenai kebijakan redistribusi kekayaan China.

Sejak Xi Jinpin menjabat sebagai presiden pada tahun 2012 lalu, partai penguasa telah memperioritaskan kebijakan untuk mengakhiri kemiskinan dan membangun masyarakat makmur yang merata.

Menurut partai penguasa, hal itu merupakan tujuan utama untuk mempromosikan kesejahteraan sekaligus memperkuat pemerintahan.

Baca juga: Perdagangan RI Juli 2021 Surplus dengan AS, Defisit terhadap China

Saat ini, kesenjangan pendapatan di China memang cenderung tinggi.

Berdasarkan data terakhir, 20 persen orang terkaya di China memiliki pendapatan 10 kali lipat lebih besar ketimbang 20 persen orang termiskin. Data tersebut tidak berubah sejak tahun 2015 lalu.

Pemerintah China pun telah melakukan beragam upaya untuk menekan angka kemiskinan, terutama di daerah pedesaan.

Baru-baru ini, pemerintah China tengah membidik orang-orang yang berada di kelas atas dengan memperketat aturan di industri teknologi.

Pada pertemuan Komite Sentral untuk Urusan Keuangan dan Ekonomi Partai Komunis beberapa waktu lalu disebutkan, pemerintah tengah mendetilkan strategi baru untuk menargetkan masyarakat kelas atas.

Pemerintah berjanji untuk memperkuat aturan dan menyesuaikan orang-orang berpendapatan tinggi, perlindungan pendapatan hukum, menyesuaikan pendapatan yang berlebihan secara wajar, dan mendorong kelompok dan perusahaan berpenghasilan tinggi untuk bisa memberi lebih banyak kepada masyarakat.

Baca juga: Pemerintah China Larang Jasa Bimbingan Belajar Tarik Bayaran

Di saat bersamaan, pemerintah China juga berencana untuk meningkatkan jumlah penduduk kelas menengah, serta meningkatkan pendapatan kelompok kelas bawah serta melarang pendapatan dengan sumber yang tidak terdeteksi untuk keadilan sosial.

Ekonom mengatakan, langkah pemerintah China tersebut bisa jadi kian mendekatkan pada kebijakan untuk memajaki properti dan harta warisan.

China hingga saat ini itdak memiliki pajak harta warisan, dan dengan menerapkan kebijakan tersebut akan memberikan dampak signifikan terhadap distribusi kekayaan.

Pada pertemuan tersebut, Presiden Xi Jinping juga menyatakan rencana untuk menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk bisa meningkatkan pendidikan serta pendapatan mereka.

Pemerintah setempat juga mempromosikan kebijakan mengenai pemerataan akses tergadap layanan publik dengan meningkatkan pasokan perumahan, perawatan lansia, serta sistem kesehatan.

Baca juga: Ada Virus Corona Varian Delta, Pemulihan Ekonomi China Tersendat