Kemenkeu Pastikan Pembangunan IKN Lanjut, termasuk Persiapan Pembiayaan

Kompas.com - 20/08/2021, 17:08 WIB
Pra-desain Istana Negara di Ibu Kota Negara (IKN) baru, karya I Nyoman Nuarta. Youtube Pra-desain Istana Negara di Ibu Kota Negara (IKN) baru, karya I Nyoman Nuarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur (Kaltim) terus berlanjut.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Rionald Silaban mengungkapkan, saat ini diskusi antar kementerian/lembaga (K/L) terus berlanjut untuk menyiapkan peraturan perundang-undangan atas pembangunan IKN tersebut.

"Jadi yang IKN pada dasarnya masih terus dilakukan diskusi antar kementerian, yang lead untuk penyiapan peraturan perundang-undangannya adalah Bappenas," kata Rio dalam konferensi pers, Jumat (20/8/2021).

Baca juga: Tanggapi Protes Desain Garuda Istana Negara IKN, Menteri PPN: Why Not

Rio menuturkan, salah satu diskusi yang terus berlanjut adalah pembiayaan untuk ibu kota tersebut. Diskusi tengah dipertajam untuk difinalisasi lebih lanjut.

"Adapun beberapa hal yang dibicarakan tentu mengenai, satu soal pembiayaan kemudian juga soal penataannya. Tapi progresnya berjalan dan leadnya adalah Bappenas," ucap Rio.

Sebetulnya beberapa waktu lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran pembangunan Ibu Kota Baru (IKN) sudah disiapkan pada tahun 2021.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bendahara negara itu menyebut, anggaran tersebar di beberapa kementerian/lembaga. Di luar kementerian (non K/L), pemerintah pun sudah menyiapkan anggaran belanja project development fund (PDF).

Secara total, anggaran pembangunan IKN mencapai Rp 1,7 Triliun di tahun 2021. Setidaknya ada empat kementerian yang memegang kendali atas anggaran pembangunan IKN.

Baca juga: Desain Istana Negara IKN Mau Disayembarakan? Ini Kata Pemerintah

Kementerian tersebut, antara lain Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian LHK, dan Kementerian ATR.

"Di (K/L) itu sebesar Rp 800 miliar dan belanja project development fund-nya itu Rp 900 miliar yang sifatnya non K/L," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (22/4/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.