OJK: Pinjaman Online Ilegal Harus Kita Basmi Bersama

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan semua pihak harus bersama-sama membasmi pinjaman online (pinjol) ilegal karena kerap meresahkan masyarakat.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam jumpa pers Penandatanganan Pernyataan Bersama dalam Rangka Pemberantasan Pinjol Ilegal, Jakarta, Jumat (20/8/2021).

"Pinjaman online ilegal harus kita basmi bersama karena pelaku pinjaman online ilegal membebani dan merugikan masyarakat," ujarnya.

Baca juga: Mengapa Pinjol Ilegal Marak? Ini Sebabnya Menurut Menkop Teten

Pernyataan bersama pemberantasan pinjaman online ilegal dilakukan oleh OJK, Bank Indonesia (BI), Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kominfo), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop UKM), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Wimboh mengatakan, OJK telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas pinjaman online atau pinjol ilegal melalui Satgas Waspada Investasi (SWI), termasuk menjalankan berbagai program edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan fintech lending yang terdaftar atau berizin di OJK.

Namun ke depan kata dia, OJK, BI, Kominfo, Kemenkop UKM dan Polri harus menerapkan strategi yang lebih efektif, terstruktur dan terarah untuk membasmi pinjaman online ilegal, yang kami wujudkan bersama dalam pernyataan bersama tersebut.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, BI berkomitmen dan mendukung penuh setiap upaya dan langkah bersama untuk menjaga agar sektor keuangan dapat terus tumbuh secara sehat dan berkontribusi positif dan efektif terhadap pemulihan ekonomi.

Baca juga: Kasus Pinjol Ilegal Berkedok Koperasi Marak, Perhatikan Hal Ini

"Dukungan penuh kami selaku otoritas di bidang sistem pembayaran antara lain menekankan penerapan aspek kehati-hatian oleh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) non-bank dalam menjalankan bisnisnya. Kami juga memperkuat literasi keuangan dengan melakukan program komunikasi secara aktif dan menyeluruh untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap penawaran pinjaman online ilegal," ujar Perry.

Sedangkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, aktivitas pinjaman online ilegal yang mengatasnamakan atau berkedok koperasi dapat memperburuk citra koperasi.

Oleh sebab itu, Kementerian Koperasi dan UKM telah bekerja sama dengan SWI untuk menghentikan aktivitas bisnis pinjaman online ilegal yang mengatasnamakan atau berkedok KSP.

"Karena kita takut kepercayaan masyarakat akan koperasi menjadi hilang," ungkap Teten.

Baca juga: Macam-macam Modus Pinjol Ilegal, Langsung Transfer ke Korban hingga Pakai Nama Fintech Legal

Sebelumnya, Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) OJK Tongam L Tobing mengatakan, hingga saat ini tercatat ada sebanyak 121 financial technology alias pinjaman online (Pinjol) yang resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dia bilang, angka ini telah turun yang semulanya berjumlah 150-an pinjol sejak dari tahun 2016.

"Pinjol legal itu hanya 121, itu yang terdaftar di OJK, lainnya (sisanya) ilegal. Ini turun dari dulu jumlahnya ada 150-an pinjol yang resmi di OJK atau legal," ujarnya dalam diskusi webinar Hati-hati Jebakan Pinjol Ilegal yang disiarkan secara virtual, Jumat (6/8/2021).

"Tapi karena ada beberapa pinjol yang enggak bisa memenuhi persyaratan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di POJK 77/2016, mereka akhirnya menarik diri dan enggak terdaftar di OJK secara resmi," sambung dia.

Baca juga: Kenali Pinjaman Online Ilegal dan Cara Menghindarinya