Menkop Teten Sebut Pembiayaan untuk UMKM Masih Rendah dan Tidak Merata

Ia mengatakan, pada dasarnya banyak jenis pembiayaan yang disediakan perbankan bagi UMKM, namun penyalurannya tidak merata dan masih rendah. Teten menyebut, penyaluran kreditnya cenderung hanya menyasar objek UMKM yang sama.

“Sebenarnya produk pembiayaan UMKM di Indonesia sudah banyak. Semua model ada. Sayangnya masih tersebar, enggak fokus, dan cenderung menyasar objek yang sama, serta tidak terintegrasi," ungkapnya.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat postur UMKM tidak berubah dalam 10 tahun terakhir yakni masih didominasi usaha mikro. Teten bilang, selama satu dekade terakhir, 99,6 persen UMKM di Indonesia merupakan usaha beromzet Rp 2 miliar setahun.

“Jadi bayangkan, struktur ekonomi kita didominasi usaha mikro. Artinya selama ini enggak banyak berubah. Ini menjadi penting untuk kita membicarakan kembali soal pembiayaan UMKM,” ungkap dia.

Baca juga: Menurut Menkop, 2 Kelompok UMKM Ini Berkontribusi Besar ke Pertumbuhan Ekonomi

Melihat kondisi tersebut, Teten mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan dua langkah untuk membenahi postur UMKM dalam negeri. Pertama, meningkatkan porsi pinjaman perbankan ke UMKM dari yang hanya 20 persen menjadi 30 persen di 2024.

Oleh sebab itu, pemerintah akan menaikkan plafon kredit usaha rakyat (KUR) tanpa agunan dari yang semula Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta. Selain itu menaikkan plafon KUR dari 500 juta menjadi Rp 2 miliar.

"Ini agar UMKM bisa lebih mudah memperbesar usahanya, supaya bisa naik kelas, terutama bagi UMKM yang memiliki inovasi bisnis yang baik," kata Teten.

Langkah kedua yakni membentuk Holding BUMN Ultra Mikro (UMi) serta memperkuat peran koperasi, guna mempermudah akses pembiayaan kepada UMKM, khususnya pada sektor usaha ultra mikro.

"Maka diharapkan setiap pelaku usaha yang belum mendapat akses pendanaan segera mendapat akses pembiayaan dengan bunga yang cukup kompetitif,” pungkasnya.

Baca juga: Presiden Jokowi Harapkan UMKM Indonesia Jadi Bagian Rantai Pasok Global