Kompas.com - 23/08/2021, 07:39 WIB
Petugas kepolisian berjaga di pos pemeriksaan ganjil genap yang diterapkan karena adanya perpanjangan PPKM level 4 di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (15/8/2021). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak APetugas kepolisian berjaga di pos pemeriksaan ganjil genap yang diterapkan karena adanya perpanjangan PPKM level 4 di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (15/8/2021). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Senin (23/8/2021) ini merupakan hari terakhir pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 di Jawa Bali.

Pemerintah akan mengevaluasi kebijakan PPKM dan menentukan apakah akan kembali memperpanjang PPKM, melonggarkan atau bahkan mencabutnya.

Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, pembukaan atau pelonggaran PPKM harus dilakukan bertahap dan penuh kehati-hatian, meski suatu daerah sudah dikatakan masuk ke kategori zona hijau.

Baca juga: Syarat Terbaru Naik Kereta Api Jarak Jauh dan Lokal di Masa PPKM

"(pelonggaran) Tidak bisa langsung 100 persen, seperti industri juga tidak bisa langsung 100 persen dibuka, tetap harus bertahap. Begitu juga dengan pusat perbelanjaan, mall juga harus bertahap. Sebenarnya dalam hal ini saya sepakat dengan kehati-hatian," kata Tauhid kepada Kontan.co.id, Minggu (22/8/2021).

Dia menyebutkan, perpanjangan PPKM pada dasarnya bergantung pada kondisi kasus di tiap daerah.

Menurut dia, kehati-hatian dalam pelonggaran PPKM dibutuhkan untuk mengantisipasi agar tak terjadi kembali tren kenaikan kasus seperti sebelumnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh karena itu, bila PPKM level 4 diperlonggar atau bahkan diturunkan levelnya di Jawa-Bali, perlu ada skenario darurat.

Tauhid menyebut perlu juga melihat hingga tingkat level terkecil di masyarakat, untuk memastikan jangan sampai terdapat varian baru.

"Harus ada skenario emergency, kalau misal nanti tinggi lagi. Maksudnya jadi harus siap-siap apakah itu rumah sakit dan sebagainya," imbuhnya.

Jika PPKM level 4 dilanjutkan, menurut Tauhid pemerintah harus siap dengan bantuan sosial yang cepat dan diterima masyarakat.

Baca juga: Dampak PPKM, Kemenaker: Hampir 48 Persen Pekerja Terancam PHK dan Dirumahkan

Halaman:


Sumber
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.