Dampak Pandemi, Kemenkeu: Anak Usia 0-2 Tahun Berpotensi Tinggi Kena Stunting

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan menyebut, pandemi Covid-19 telah membuat anak-anak Indonesia dalam masa pertumbuhan lebih rentan mengalami stunting.

Diakuinya, pandemi menambah tantangan pemerintah dalam upaya menurunkan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024. Saat ini, RI masih berada di peringkat kedua tertinggi di kawasan ASEAN setelah Kamboja.

"Kerentanan yang lebih tinggi akan dialami oleh anak-anak usia 0 sampai 2 tahun karena berpotensi mengalami stunting," kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti dalam Rapat Koordinasi Nasional secara virtual, Senin (23/8/2021).

Baca juga: Menko PMK: Kita Akan Perang Melawan Stunting

Astera mengungkapkan, pandemi Covid-19 menghambat kegiatan-kegiatan pencegahan stunting, antara lain layanan kepada masyarakat, posyandu klub ibu hamil, Bina Keluarga balita atau PAUD.

Padahal sejatinya, angka prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2019 mengalami penurunan secara substansial menjadi 27,7 persen, lebih rendah dibandingkan pada tahun 2013 yaitu sebesar 37,2 persen.

Meski, penurunan angka prevalensi statistik Indonesia masih menunjukkan presentasi yang cukup tinggi. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan angka prevalensi stunting dunia tahun 2020 yaitu 22 persen.

Karena pandemi, akses penduduk miskin terhadap pangan makin terhambat karena adanya hambatan produksi dan distribusi.

Belum lagi pandemi membuat masyarakat kelas rentan kehilangan pendapatan sehingga berdampak pada berkurangnya kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi.

"Anak anak korban Covid-19 yang kehilangan orang tua juga berpotensi Mengalami penurunan kualitas hidup seperti pengasuhan kesehatan dan pendidikan yang akan berpengaruh bagi tumbuh kembang anak," ucap Astera.

Astera menuturkan, masalah stunting yang multidimensional memerlukan upaya lintas sektor dan melibatkan seluruh stakeholder secara terintegrasi. Maka itu, pagunya tersebar di pemerintah pusat dan pemerintah daerah.