Penerimaan Pajak Rendah Akibat PPKM, Kekurangannya Mencapai Rp 87,1 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali merevisi outlook penerimaan pajak tahun ini. Sepanjang 2021, outlook penerimaan pajak diproyeksi menjadi Rp 1.142,5 triliun.

Proyeksi ini hanya 92,9 persen dari target APBN 2021 Rp 1.229,6 triliun. Artinya, akan ada kekurangan pajak (shortfall) Rp 87,1 triliun.

Padahal, sebelumnya, shortfall diproyeksi Rp 53,3 triliun atau Rp 1.176,3 triliun dari target APBN.

Baca juga: Sri Mulyani Akui Penerimaan Pajak Hilang Rp 48,74 Triliun karena Beri Insentif

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kekurangan pajak dipengaruhi oleh Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada awal Juli 2021 hingga Agustus ini.

"Penerimaan pajak akan lebih rendah dari target dengan adanya PPKM akibat varian Delta yang pengaruhnya muncul di semester II (atau) kuartal III (2021)," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (23/8/2021).

Wanita yang akrab disapa Ani ini memproyeksi, penerimaan pajak sepanjang tahun hanya 92,9 persen atau Rp 1.229,6 triliun.

Penerimaan itu memang masih tumbuh 6,6 persen secara tahunan (year on year/yoy), tetapi masih tertekan dibanding semester I 2021.

"Juli-Agustus akan terpukul. Kita perkirakan menyebabkan penerimaan pajak terefleksi, tidak setinggi di semester I 2021," beber dia.

Baca juga: Cara Bayar Pajak Motor Online, Cukup dari Handphone

Sri Mulyani mengatakan, penerimaan pajak selama pandemi memang lebih banyak digunakan sebagai instrumen pemulihan, seperti pemberian insentif pajak secara keseluruhan.

"Kita tetap menggunakan pajak dan perpajakan sebagai instrumen pemulihan, belum secara full untuk collection, insentif kita berikan," ucap dia.

Meski demikian, Sri Mulyani melihat ada beberapa sektor yang penerimaan pajaknya mulai pulih.

Beberapa sektor tersebut di antaranya industri pengolahan, perdagangan, serta informasi dan komunikasi.

Penerimaan pajak di sektor informasi dan komunikasi bahkan sudah tumbuh 15,8 persen (yoy), pengolahan 5,7 persen (yoy), sementara perdagangan 11,4 persen yoy.

Baca juga: Mengenal NPWP Pajak dan Tata Cara Pembuatannya

Sedangkan sektor konstruksi masih -16 persen (yoy), pertambangan -8,1 persen (yoy), dan sektor jasa keuangan -3,9 persen (yoy).

"Industri transportasi dan pergudangan -1,1 persen, namun mereka sangat volatile tergantung dari Covid-19 yang sekarang ini mungkin masih menyebabkan pertumbuhan dan pemulihan menjadi tertahan,” pungkas Sri Mulyani.