Indonesia Butuh Rp 306 Triliun untuk Dorong Transisi Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, kebutuhan pendanaan Indonesia untuk pembangunan rendah karbon mencapai Rp 306 triliun.

Nilai yang tinggi ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi hijau.

Ia menjelaskan, dari total kebutuhan dana tersebut, idealnya proposi pendanaan dari pemerintah mencapai 24 persen atau sebesar Rp 72,2 triliun.

Baca juga: Pulihkan Ekonomi, Pemerintah Disarankan Lakukan Reformasi Perpajakan

Sementara sebanyak 76 persen atau Rp 232,56 triliun pendanaannya berasal dari swasta atau filantropi.

Sayangnya, pemerintah hanya mampu memenuhi kebutuhan pendanaan untuk pembangunan rendah karbon sebesar Rp 23,45 triliun-Rp 34,52 triliun. Artinya terdapat kekurangan pendanaan sekitar 13 persen dari pemerintah.

"Kebutuhan pendanaan yang cukup besar menjadi tantangan. Hasil studi menunjukkan masih ada gap yang cukup besar antara kebutuhan dan ketersediaan pendanaan," ujar Suharso dalam webinar Katadata SAFE 2021, Senin (23/8/2021).

Oleh sebab itu, kata dia, untuk menutup kekurangan pendanaan tersebut diperlukan langkah konkrit, kolektif, dan masif dengan mendorong partisipasi dari semua pihak, terutama swasta dan filantropi.

Selain dana, tantangan lain yang perlu dihadapi dan dipertimbangkan untuk menyusun kebijakan ekonomi hijau adalah dari sisi transfer teknologi untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong proses produksi yang berkelanjutan.

Baca juga: Ekonomi Digital dan Teknologi Diprediksi Bakal Tumbuh Pesat hingga 2030

Suharso menilai, dibutuhkan alih terknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mewujdukan proses bisnis dalam misi berkelanjutan.

"Misalnya konstruksi tenaga kerja yang ada saat ini perlu dilatih untuk membangun green building yang efisien secara energi. Serta bersamaan dengan itu, perlu memperkuat bidang riset dan pengembangan percepat transisi ekonomi hijau,” kata dia.

Tantangan lainnya yakni enabling condition, kebijakan yang lebih komperhensif untuk mendukung transisi menuju ekonomi.

Ia mencontohkan, salah satunya dengan memberikan insentif dan stimulus bagi pelaku usaha yang memproduksi produk hijau dan memiliki manajemen berkelanjutan.

“Jadi kalau ada istilah good manufacturing ini harusnya jadi good green manufacturing, sisi pembiayaan harus didorong maka pembiayaan penanganan perubahan iklim dapat terus ditingkatkan untuk hasilkan output yang semakin baik," jelas Suharso.

Baca juga: Hipmi Nilai Holding BUMN Ultra Mikro Akan Pacu Pemulihan Ekonomi Nasional

Ia berharap, dengan adanya langkah dan upaya sinergi lintas kementerian dan pemangku kepentingan lainnya, dapat mendorong transformasi menuju ekonomi hijau dan rendah karbon sesuai target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.

Dengan demikian, dapat memberikan implikasi terhadap lingkungan dan masyarakat karena terciptanya kesempatan kerja dengan basis ekonomi hijau.

“Dengan mendorong transformasi ekonomi, kami harapkan sama-sama menciptakan benefit bagi masyarakat dan akan dorong kesempatan kerja di green economy atau green job. Kami berharap transformasi ekonomi bisa dilakukan dengan bersama sama dan kembali menempatkan Indonesia kedalam perekonomian sebelum pandemi Covid-19,” pungkas Suharso.