Burden Sharing Diperpanjang, Sri Mulyani Tegaskan Pemerintah Tak Sulit Tarik Utang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, perpanjangan skema bagi-bagi beban (burden sharing) antara pemerintah dengan Bank Indonesia bukan berarti RI sudah kesulitan menarik utang.

Bendahara Negara menyatakan, pemerintah tidak memiliki masalah atau merasa kesulitan atas penarikan utang di pasar sehingga menjadi alasan perpanjangan burden sharing hingga tahun 2022.

"Sama sekali tidak ada kesulitan dari penarikan utang, baik berasal dari market domestik, global, bilateral, dan multilateral (sebagai alasan perpanjangan burden sharing)," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Selasa (24/8/2021).

Baca juga: Burden Sharing Diperpanjang, BI: Tidak Pernah Kurangi Independensi Bank Sentral

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia (World Bank) itu mengungkapkan, perpanjangan burden sharing dilakukan karena bank sentral terpanggil untuk berkontribusi membantu dalam penanganan pandemi Covid-19.

Pemerintah masih memiliki beberapa pilihan hingga akhirnya bank sentral memutuskan berkontribusi.

"Pemerintah tetap memiliki pilihan, maka keterpanggilan BI dalam situasi extraordinary ini tetap dalam rambu-rambu BI, namun juga melihat dalam space kemampuan mengurangi beban pemerintah," ucap Sri Mulyani.

Namun, kerja sama pembelian SBN dan penanggungan beban bunga oleh BI tidak akan mengganggu independensi BI maupun kemampuannya dalam ekspansi moneter.

Pasalnya, SBN yang dibeli oleh BI adalah SBN yang bisa diperdagangkan (tradable) dan marketable. SBN yang dibeli bisa digunakan BI untuk ekspansi moneter seperti stabilisasi nilai tukar rupiah.

Baca juga: Sampai 15 Juni, BI Sudah Beli SBN Burden Sharing Rp 116,26 Triliun

"SKB III ini tetap mengadopsi prinsip yang selama ini kita jaga antara BI dengan pemerintah, yaitu bahwa kami masing-masing akan menjaga agar fiskal moneter menjadi instrumen kredibel dalam menjaga ekonomi," pungkas Sri Mulyani.

Sebagai informasi, BI berkomitmen membeli SBN di pasar perdana Rp 215 triliun pada tahun 2021 dan Rp 224 triliun pada tahun 2022 masing-masing dalam 2 klaster berbeda.