Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Bakal Gunakan Saldo Anggaran Lebih Sebesar Rp 139,4 Triliun untuk 2021

Kompas.com - 24/08/2021, 12:44 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bakal menggunakan saldo anggaran lebih (SAL) tahun 2020 sebesar Rp 139,4 triliun untuk tahun anggaran 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penggunaan SAL ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung pembiayaan yang inovatif dan sustainable serta menjaga ketahanan fiskal yang andal dan efisien.

Penggunaan SAL untuk tahun 2021 dapat mengurangi penerbitan SBN dan mendukung pembiayaan investasi yang diperlukan.

Baca juga: Pilih Burden Sharing Daripada Pangkas Anggaran Jumbo Kementerian/Lembaga, Ini Kata Sri Mulyani

"SiLPA yang cukup besar ini menjadi sumber pembiayaan berupa penggunaan SAL pada tahun anggaran berikutnya atau tahun 2021 yang nilainya direncanakan sebesar Rp 139,4 triliun," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna bersama DPR RI, Selasa (24/8/2021).

Wanita yang akrab disapa Ani ini mengungkap, besaran SAL pada tahun 2020 sejatinya Rp 388,1 triliun.

SAL berasal dari perhitungan SAL awal tahun 2020 sebesar Rp 212,7 triliun, dan SiLPA Rp 245,6 triliun.

Pemerintah sudah menggunakan SAL sebesar Rp 70,6 triliun pada tahun 2020.

Namun, SiLPA meningkat karena adanya dana burden sharing antara Bank Indonesia dengan pemerintah.

Baca juga: Burden Sharing Diperpanjang, Sri Mulyani Tegaskan Pemerintah Tak Sulit Tarik Utang

"Sehingga pada akhir tahun (2021) terdapat outstanding dana yang ditempatkan pemerintah di perbankan dalam rangka PC PEN sebesar Rp 66,7 triliun dan sisa dana kegiatan public goods non public goods yang belum digunakan Rp 57,1 triliun," beber Sri Mulyani.

Bendahara negara ini menyebut, dana Rp 66,7 triliun di perbankan telah digunakan untuk program PEN berupa dukungan pemerintah kepada sektor usaha.

Dengan penempatan dana, sudah terjadi efek pengganda menjadi Rp 218,9 triliun. Pendanaan kegiatan ini berasal dari SBN khusus kerja sama BI dengan pemerintah dengan kategori non public goods Rp 177 triliun.

"Namun demikian karena penempatan dana tidak bersifat jangka panjang, maka transaksi ini dicatat sebagai bagian dari transaksi pengelolaan kas atau transaksi non anggaran sehingga menjadi bagian dari SiLPA," ucap Sri Mulyani.

Selain kegiatan penempatan dana, terdapat pula sisa dana SBN khusus burden sharing sebesar Rp 57,1 triliun yang belum digunakan sampai akhir tahun.

Baca juga: Sri Mulyani: Belanja Negara Bukan untuk Kemewahan...

Akhirnya, sisa dana digunakan untuk pengadaan vaksin, insentif nakes hingga subsidi bunga KUR.

"Jadi dapat kami sampaikan bahwa SiLPA tahun 2020 sebagian besar dari kegiatan PC PEN yang memang diperlukan untuk percepatan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Anggaran bukan hanya untuk pelaksanaan tahun 2020, tapi secara berkelanjutan pada tahun 2021 atau setelahnya," pungkas Sri Mulyani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com