Menjaga Transportasi Untuk Menekan Pandemi

Saat mengumumkan penurunan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di beberapa daerah kota besar di Pulau Jawa awal minggu ini, Presiden Joko Widodo sudah berpesan agar hal baik pelonggaran PPKM tersebut bisa dijaga.

Presiden berpesan agar masyarakat tetap hati-hati dalam berkegiatan dan tetap menjalankan protokol kesehatan sehingga tidak tertular covid-19.

Hal ini selaras dengan peringatan dari badan kesehatan dunia (WHO) agar pelonggaran PPKM ini, jangan sampai menjadi bumerang dan mengakibatkan gelombang ketiga dari pandemi Covid-19 di Indonesia.

Baca juga: Menko Airlangga Minta Pengusaha Bantu Percepatan Vaksinasi Covid-19

Sejak awal pandemi, Presiden Joko Widodo sudah memberikan arahan agar dalam melaksanakan percepatan penanganan pandemi covid-19 ini memakai landasan yang diibaratkan sebagai gas dan rem antara kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Artinya, pada saat dilakukan penanganan pandemi yang bertumpu pada faktor kesehatan masyarakat, jangan selalu digas kencang. Tetapi juga harus memperhatikan faktor ekonomi masyarakat.

Dengan memainkan gas dan rem, diharapkan antara penanganan kesehatan dan penanganan ekonomi masyarakat bisa berjalanan beriringan dan tidak terlalu menyusahkan masyarakat.

Antisipasi di Transportasi Umum

Salah satu titik krusial pada percepatan penanganan pandemi covid-19 adalah di sektor transportasi umum. Hal ini karena sifat dari transportasi umum yang terlihat bertolak belakang dari beberapa protokol kesehatan 5 M, terutama dalam hal membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan.

Transportasi adalah kegiatan memindahkan barang atau orang dari satu tempat/ daerah ke tempat/ daerah lain dengan menggunakan sarana tertentu. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan protokol kesehatan membatasi mobilitas.

Selain itu, sifat transportasi umum adalah mengumpulkan banyak orang untuk diangkut dengan satu moda transportasi tertentu seperti bus, mobil, kereta, kapal atau pesawat sehingga operasionalnya menjadi efektif dan efisien. Hal ini juga bertentangan dengan dengan protokol kesehatan yang menjauhi kerumunan.

Dengan demikian, transportasi umum dianggap sebagai salah satu hal yang dapat memperburuk pandemi covid-19, sehingga harus dibatasi operasionalnya. Di saat dilakukan pelonggaran PPKM seperti saat ini, timbul kekhawatiran transportasi umum dapat memicu kembali terjadinya ledakan pandemi Covid-19.

Baca juga: Berubah Jadi Endemi, Pemerintah Kejar Target Vaksinasi ke 208 Juta Jiwa Sepanjang 2021

Tetapi, apakah transportasi umum memang tidak bisa ikut mensukseskan percepatan penanganan pandemi Covid-19?

Jawabannya adalah BISA. Namun tentu saja harus dengan syarat-syarat dan konsekuensi tertentu.

Syarat-syarat yang harus dijalankan dengan ketat ini dimulai dari sebelum, saat dan setelah perjalanan. Sebelum perjalanan, baik penumpang maupun operator sarana transportasi umum harus terlebih dulu dinyatakan sehat misalnya dengan tes antigen atau PCR serta selalu memakai masker.

Selama perjalanan juga bisa dilakukan physical distancing atau pengaturan jarak antar penumpang.

Sedangkan setelah perjalanan, harus dipastikan bahwa moda transportasi lanjutan juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan penumpang disarankan langsung ke tempat tujuan akhir tanpa perlu melakukan kegiatan yang tidak perlu.

Syarat tertentu juga harus diberikan pada sarana dan prasarana transportasinya. Misalnya terminal, stasiun, halte dan lainnya harus secara rutin dilakukan sterilisasi. Juga di tempat-tempat tersebut harus tetap dilakukan physical distancing.

Pengaturan juga bisa dilakukan dengan memberlakukan antrian penumpang, penjadwalan perjalanan yang agak lebih longgar sehingga penumpang tidak bertumpuk di satu tempat pada waktu tertentu.

Jika lokasi stasiun, terminal, halte tersebut sudah dirasa penuh dengan penumpang, harus segera dicarikan tempat lain agar physical distancing tetap bisa dilakukan.

Sedangkan untuk sarana transportasinya seperti bus, mobil, kereta, kapal atau pesawat, juga harus secara rutin disterilisasi dan dijaga kesehatannya.

Kalau memungkinkan, bisa dipasang filter udara yang dapat menyaring virus seperti yang ada di pesawat yaitu HEPA (high efficiency particulate air) dan sejenisnya.

Penggunaan teknologi

Syarat-syarat di atas terlihat mudah untuk dilaksanakan. Namun pelaksanaan di lapangan memang tidak selalu mudah dilakukan. Hal tersebut terkait dengan banyak hal, terutama terkait kebiasaan masyarakat yang harus berubah karena adanya pandemi ini. Misalnya larangan untuk tidak bergerombol, selalu memakai masker dan lainnya.

Transportasi umum bagi masyarakat Indonesia masih dipandang sebagai salah satu sarana untuk bersenang-senang, berwisata dan semacamnya.

Baca juga: Gandeng Sejumlah Pihak, Kalbe dan Kompas Gramedia Gelar Sentra Vaksinasi Covid-19

Untuk itu biasanya antar penumpang akan tercipta keakraban sesaat, saling bercerita, berkumpul, makan-minum bersama-sama dan sebagainya. Padahal di saat pandemi Covid-19 ini, hal tersebut seharusnya dihindari. Tentu saja bukan perkara mudah untuk mengubah kebiasaan tersebut.

Agar pelaksanaan protokol kesehatan di transportasi umum bisa berjalan dengan efektif dan efisien, bisa dilakukan dengan menggunakan pertolongan teknologi.

Teknologi ini selain bisa mempercepat proses, juga bisa meminimalkan keterlibatan manusia atau petugas sehingga tidak membuat kerumunan semakin besar dan tentu saja mengurangi biaya.

Contohnya teknologi untuk pengecekan surat kesehatan baik antigen, PCR maupun sertifikat vaksin. Saat ini teknologi tersebut sudah digunakan di bandara-bandara besar dan mungkin juga stasiun kereta serta pelabuhan besar. Jika teknologi ini bisa diterapkan di semua bandara, pelabuhan, stasiun, halte baik yang besar maupun yang kecil, tentu akan lebih baik.

Terkait tes PCR dan antigen yang menjadi syarat naik transportasi umum, alangkah lebih baiknya jika bisa dilakukan di bandara, stasiun, terminal, pelabuhan dan lainnya beberapa saat sebelum jadwal keberangkatan penumpang.

Dengan kerjasama antara operator transportasi (bus, kereta, pesawat, kapal), pengelola terminal, bandara, pelabuhan, stasiun dan lainnya serta bekerjasama dengan pihak penyedia jasa tes PCR dan antigen, tentu waktunya bisa lebih efektif dan biayanya bisa lebih ditekan.

Dengan demikian akan mempermudah penumpang dan operasional transportasi umum tersebut.

Contoh lagi teknologi yang bisa dipakai adalah CCTV yang dipasang di tempat-tempat tertentu di mana orang-orang biasa berkumpul. Dengan demikian petugas tidak harus berada di tempat tersebut namun bisa berada di tempat lain yang terpisah tapi tidak terlalu jauh.

Jika dari CCTV terlihat sudah terjadi kerumunan, petugas bisa langsung memperingatkan dengan pengeras suara atau datang langsung untuk mencegah atau membubarkan kerumunan.

Jadi alangkah lebih baiknya kalau CCTV itu bisa dipasang di semua bandara, terminal, stasiun, pelabuhan hingga halte baik yang besar maupun yang kecil.

Terus laksanakan vaksinasi

Vaksinansi sudah disepakati sebagai game changer bagi pandemi Covid-19. Untuk itu pelaksanaan vaksinasi harus dipercepat dan diperluas cakupannya sehingga cepat terjadi herd immunity di masyarakat.

Bagi transportasi umum, vaksinasi juga penting. Bahkan vaksinasi menjadi salah satu syarat bagi masyarakat yang akan menggunakan transportasi umum.

Alangkah lebih baik jika pelaksanaan vaksinasi juga dilakukan di seluruh prasarana transportasi umum seperti halnya tes antigen dan PCR. Saat ini hal tersebut sudah dilakukan di beberapa bandara, pelabuhan, terminal, stasiun yang kategori besar.

Lebih baik lagi jika hal tersebut juga dilakukan di seluruh bandara, pelabuhan, terminal, stasiun yang lebih kecil. Dengan demikian masyarakat yang berada di pelosok negeri juga akan bisa menggunakan transportasi umum dengan kesehatan yang lebih terjamin.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Pandemi Bakal Jadi Endemi Tahun Depan, Vaksinasi Harus Digenjot

Jika transportasi dianggap sebagai urat nadi kehidupan dan perekonomian masyarakat, dengan menggeliatnya transportasi di seluruh pelosok negeri tersebut juga akan bisa meningkatkan perekonomian seluruh bangsa Indonesia.

Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo terkait gas dan rem penanganan pandemi Covid-19 seperti telah saya sampaikan di atas.

Untuk itu memang perlu kerjasama dari berbagai pihak mulai dari operator transportasi umum, pemerintah, masyarakat sebagai penumpang, dan berbagai pihak yang lain. Namun sebagai suatu bangsa, yakinlah bahwa semua itu bisa dilakukan, demi kita bersama, demi Indonesia. Yakinlah bahwa Indonesia Tangguh, Indonesia bisa Tumbuh.