Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengusaha Tolak Rencana Implementasi Pajak Karbon

Kompas.com - 24/08/2021, 19:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama dengan Komisi XI DPR RI tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Namun beleid tersebut menuai penolakan dari para pengusaha, terutama adanya klausul soal pajak karbon yang tertuang dalam Pasal 44G RUU KUP. Rencana kebijakan tersebut dinilai justru akan memberatkan perekonomian Indonesia bila diimplementasikan dalam waktu dekat.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menyampaikan sebanyak 18 asosiasi pengusaha yang terdiri dari ratusan pengusaha sepakat menolak rencana implementasi pajak karbon. Arsyad mengatakan ada beberapa hal yang jadi pertimbangan para pengusaha.

Pertama, penerapan pajak karbon di Indonesia berpotensi menimbulkan dampak negatif yang sangat signifikan dan sistemik terutama bagi kestabilan perekonomian Indonesia, neraca perdagangan, dan pendapatan negara.

Baca juga: Sri Mulyani Terapkan Pajak Karbon Tahun 2022, Berapa Tarifnya?

Menurutnya, pajak karbon akan membuat penambahan beban biaya bagi perusahaan membuat industri semakin tertekan, memperlemah daya saing industri, dan meningkatkan laju produk impor ke Indonesia. Setali tiga uang, penerapan pajak ini akan memberikan multiplier effect kepada sektor usaha lainnya. Demikian pula akibat duplikasi penerapannya atau pajak berganda pada rantai pasok dan distribusi industri.

“Hal ini tentunya mendorong kenaikan biaya produksi dan distribusi produk, sehingga menekan daya beli atau buying power masyarakat dan berpotensi menimbulkan inflasi,” kata Arsjad dalam keterangan resminya, Selasa (24/8/2021).

Kedua, Arsjad menyampaikan ketergantungan proses produksi dan distribusi industri terhadap bahan bakar fosil masih sangat tinggi, hal ini berdasarkan data Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sebab, pada kuartal II- 2020, bauran EBT nasional baru mencapai 10,9%, naik tipis dari capaian hingga akhir 2019 yang sebesar 9,1 persen. Kontribusi batubara dan minyak masih mendominasi.

Baca juga: Bappenas: Pembangunan Rendah Karbon Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional

Dari sisi bauran EBT untuk pembangkit listrik, PLN mencatatkan kontribusi energi baru terbarukan dalam penggunaan bahan bakar pembangkit listrik hingga November 2020 baru mencapai 12,6 persen. Sementara non-EBT masih sangat besar yakni 87,4 persen.

“Hal ini menunjukkan bahwa batubara masih merupakan tulang punggung bagi penyediaan listrik di Indonesia,” ucapnya.

Ketiga, di Asia Tenggara hanya Singapura yang menerapkan pajak karbon pada tahun 2019, yang berlaku hanya bagi sektor energi, sementara Thailand dan Vietnam memutuskan untuk mempelajari penerapan skema perdagangan karbon atau emission trade system (ETS).

Arsjad menyampaikan akibat perencanaan pajak karbon tidak matang, masyarakat pun menjadi korban. Hal ini terjadi di Perancis pada tahun 2018, masyarakat melakukan protes besar-besaran melalui Gerakan aksi jaket kuning atau Yellow Jacket Movement. Masyarakat menolak keras penerapan pajak karbon karena dianggap sebagai dalang dari beratnya beban masyarakat atas kenaikan harga bahan bakar.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengatakan yang hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) RUU KUP Komisi XI DPR RI, Selasa (24/8/2021) menyatakan ada dua poin yang membuat pihaknya menolak apabila pajak karbon diterapkan di Indonesia.

Baca juga: Pemerintah Godok Pajak Karbon, Tarifnya Diprediksi 5-10 Persen

Pertama, penerapan pajak karbon akan menjadi sebuah ancaman langsung terhadap daya saing industri keramik. Apalagi saat ini masih industri keramik dalam kondisi pemburukan akibat gempuran produk import keramik dari China, India dan Vietnam.

Asaki mencatat pada semester I-2021 impor keramik dari China, India dan Vietnam mengalami lonjakan import 61 persen year on year (yoy). Makanya, Edy bilang industri keramik saat ini sedang mengajukan perpanjangan safeguard atau bea anti dumping atas impor keramik dari ketiga negara tersebut.

Di tengah perjuangan industri keramik Indonesia atas produk impor, Edy menilai inisiasi pemerintah untuk menerapkan pajak karbon akan semakin membebani para pengusaha keramik. Alhasil daya saing makin melemah.

“Penerapan pajak karbon jadi masalah bisa dipastikan kemampuan daya saing terhadap produk import semakin terpuruk dan dikhawatirkan akan menyebabkan penurunan tingkat utilisasi produk nasional yang dampaknya langsung pada penurunan penyerapan tenaga kerja,” kata Edy kepada Kontan.co.id, Selasa (24/8/2021).

Kedua, Asaki meyakini akan ada kenaikan biaya produksi akibat penerapan pajak karbon. Efek dominonya, rencana kebijakan fiskal itu akan turun membebani pelanggan seperti end user, project perumahan, dan konstruksi dengan harga jual keramik yang lebih mahal nantinya.

“Di tengah kondisi lemahnya daya beli masyarakat dan murahnya produk import akan membuat industri keramik semakin terperosok,” ujar Edy. (Yusuf Imam Santoso | Handoyo)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Pengusaha ramai-ramai tolak klausul pajak karbon dalam RUU KUP

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ajak JCI Investasi di RI, Erick Thohir: Kita Membutuhkan Satu Sama Lain

Ajak JCI Investasi di RI, Erick Thohir: Kita Membutuhkan Satu Sama Lain

Whats New
Pengamar: Konversi Kewajiban Pemegang Polis Kresna Life Tak Beri Jaminan Pembayaran

Pengamar: Konversi Kewajiban Pemegang Polis Kresna Life Tak Beri Jaminan Pembayaran

Whats New
Lowongan Kerja BPJS Ketenagakerjaan 2023, Simak Posisi dan Syaratnya

Lowongan Kerja BPJS Ketenagakerjaan 2023, Simak Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Kresna Life Tawarkan Skema Pembayaran, Pengamat: Tidak Ada Kisah Sukses dari Program Konversi

Kresna Life Tawarkan Skema Pembayaran, Pengamat: Tidak Ada Kisah Sukses dari Program Konversi

Whats New
Apa Itu WTO: Pengertian, Sejarah, Tujuan, dan Fungsinya

Apa Itu WTO: Pengertian, Sejarah, Tujuan, dan Fungsinya

Whats New
Kunjungi Labuan Bajo, Erick Thohir Bakal Sulap Hotel Meruorah Jadi 'Venue' KTT ASEAN

Kunjungi Labuan Bajo, Erick Thohir Bakal Sulap Hotel Meruorah Jadi "Venue" KTT ASEAN

Whats New
Raffi Ahmad Ungkap RANS Entertainment Bersiap Melantai di Bursa Efek

Raffi Ahmad Ungkap RANS Entertainment Bersiap Melantai di Bursa Efek

Whats New
Genjot Kartu Kredit, Bank Mandiri Tebar Promo di Japan Travel Fair 2023

Genjot Kartu Kredit, Bank Mandiri Tebar Promo di Japan Travel Fair 2023

Spend Smart
Luhut Mengaku Dapat Keluhan dari Rusia dan Arab Saudi soal Rumitnya Negosiasi dengan Pertamina

Luhut Mengaku Dapat Keluhan dari Rusia dan Arab Saudi soal Rumitnya Negosiasi dengan Pertamina

Whats New
Gaji UMR Sumedang dan Daerah Lain di Seluruh Jabar

Gaji UMR Sumedang dan Daerah Lain di Seluruh Jabar

Work Smart
Cara Buka Blokir ATM BCA Online, Bisa lewat HP Tanpa ke Bank

Cara Buka Blokir ATM BCA Online, Bisa lewat HP Tanpa ke Bank

Whats New
Penguatan IHSG Berlanjut hingga Sesi I Perdagangan, 3 Saham Ini Jadi Top Gainers LQ45

Penguatan IHSG Berlanjut hingga Sesi I Perdagangan, 3 Saham Ini Jadi Top Gainers LQ45

Whats New
BCA Targetkan Bank Digitalnya Mulai Untung pada 2023

BCA Targetkan Bank Digitalnya Mulai Untung pada 2023

Whats New
Hadapi Krisis Pangan Global, Mentan SYL Minta Penggunaan Alsintan Diperluas

Hadapi Krisis Pangan Global, Mentan SYL Minta Penggunaan Alsintan Diperluas

Whats New
Ramai Video Kecelakaan Kereta dengan Truk Pengangkut Mobil, Ini Kata KAI

Ramai Video Kecelakaan Kereta dengan Truk Pengangkut Mobil, Ini Kata KAI

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+