Perubahan Skema Subsidi Elpiji 3 Kg dan Listrik Tunggu Kesiapan PLN dan Pertamina

Kompas.com - 25/08/2021, 13:30 WIB
Liquefield Petroleum Gas (LPG) 3 Kg bersubsidi DOK PERTAMINALiquefield Petroleum Gas (LPG) 3 Kg bersubsidi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, peralihan subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang yang mulai dijalankan tahun depan menunggu kesiapan berbagai pihak.

Adapun pihak tersebut adalah kementerian teknis, seperti Kementerian ESDM dan Kementerian Sosial. Begitu pula kesiapan industri seperti PLN dan Pertamina.

"Persoalan dari sisi desain dan timing sehingga kita lihat kesiapan dari masing-masing K/L (kementerian/lembaga) yakni ESDM, Kemensos, dan dari sisi PLN serta Pertamina dalam eksekusi reformasi dari subsidi energi," kata Sri Mulyani dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR RI membahas RAPBN 2022, Rabu (25/8/2021).

Baca juga: Mulai 2022, Pemerintah Ganti Skema Subsidi Elpiji 3 Kg hingga Solar

Karena menunggu kesiapan semua pihak, peralihan bakal disiapkan secara bertahap. Untuk itu, pemerintah masih menyiapkan anggaran untuk subsidi sebesar Rp 134 triliun tahun depan. Jumlah tersebut melonjak sebesar Rp 4,3 persen dari alokasi subsidi energi tahun 2021.

Anggaran digunakan untuk melanjutkan pemberian subsidi tetap solar, mengarahkan pelaksanaan kebijakan subsidi elpiji tabung 3 kilogram dan subsidi listrik menjadi subsidi berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan mendorong energi baru terbarukan secara bertahap.

"Untuk subsidi non-energi Rp 72,9 triliun, jadi total subsidi mencapai lebih dari Rp 306 triliun, termasuk untuk subsidi pupuk petani, subsidi bunga kredit program, dan PSO terutama untuk layanan transportasi publik, dan subsidi pajak," ucap Sri Mulyani.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lagi pula, kata dia, peralihan subsidi elpiji dan listrik perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Namun, peralihan harus tetap dilakukan agar subsidi lebih tepat sasaran dan mengurangi kebocoran anggaran sehingga tercipta spending better.

"Semua fraksi meminta pemerintah agar makin tepat sasaran dalam subsidi. Namun kita paham mengubah belanja subsidi, dimensi politik sosial ekonominya luar biasa, jadi kita akan cari titik yang paling balance namun implikasinya sosial politik tetap terjaga," tandasnya.

Sebelumnya, reformasi subsidi energi kerap dibicarakan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Badan Anggaran DPR RI lalu memberikan usulan terkait metode penyaluran subsidi pada tahun 2022.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.