Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menperin Minta Tambahan Anggaran Rp 700 Miliar di 2022

Kompas.com - 25/08/2021, 14:10 WIB
Elsa Catriana,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 700 miliar kepada DPR RI untuk membiayai beberapa program prioritas tahun anggaran 2022.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat pengajuan tambahan anggaran tersebut kepada DPR RI Komisi VII.

"Usulan kebutuhan anggaran Kemenperin untuk tahun 2022, kami sudah mengirimkan surat kepada pimpinan untuk mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp 700 miliar," ujar Menperin Agus saat Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (25/8/2021).

Baca juga: Kembangkan Industri Pengolahan Porang, Kemenperin: Ada 3 Daerah yang Potensial

Menurut Menperin, idealnya Kemenperin butuh tambahan sebesar Rp 2,3 triliun. Namun, dikarenakan kondisi fiskal yang masih terbatas, pihaknya hanya membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 700 miliar untuk 9 program kerja.

Menperin Agus membeberkan dari Rp 700 miliar tersebut akan dilakokasikan ke beberapa program kerja yang diantaranya adalah untuk program Pembangunan Indonesia Manufacturing Center sebesar Rp 100 miliar.

Agus menjelaskan, program ini dilakukan untuk mengurangi penggunaan teknologi mesin impor yang saat ini banyak digunakan di perusahaan industri di Tanah Air.

"Ketika saya berkunjung ke perusahaan industri, kebanyakan teknologi mesin mereka itu masih impor, dari Turki dan China dan negara besar lain dan kalau dikuliti sektor manufaktur itu dari Januari sampai Juli paling banyak impornya. Makanya anggaran ini untuk mengurangi itu," jelas Menperin Agus.

Kemudian dialokasikan sebesar Rp 95 miliar untuk program Pembangunan Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 (PIDI), peralatan, upskilling dan reskilling.

Program selanjutnya adalah Pengembangan Material Center IKM yang mendapatkan alokasi Rp 90 miliar, program Penumbuhkembangan Wirausaha Baru (WUB) sebesar Rp 150 miliar, program Neraca Komoditas sebesar Rp 70 miliar, program Pengadaan Infrastruktur Pendukung Progran Pengendalian IMEI sebesar Rp 80 miliar.

Baca juga: Gandeng 7 Perusahaan, Kemenperin Buka Program Setara D1 Teknologi Kertas

"Selanjutnya, untuk program Penyediaan Lahan KI 50 hektar sebesar Rp 50 miliar, program Kampanye dan Fasilitasi Sertifikat Halal sebesar Rp 25 miliar , dan program Pembinaan dan Penguatan Kerjasama Internasional sebesar Rp 40 miliar," papar Menperin Agus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com