Sampai Juli, Pemerintah Sudah Tarik Utang Rp 468,1 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi pembiayaan atau penarikan utang mencapai Rp 468,1 triliun pada akhir Juli 2021.

Realisasi ini sudah sebesar 39,8 persen dari target Rp 1.177,4 triliun, atau turun 9,7 persen secara tahunan (year on year/yoy).

"Target SBN Bruto menunjukkan penurunan yang signifikan karena kita menggunakan SAL tahun lalu dan adanya penurunan nominal defisit dalam outlook APBN sehingga penerbitan SBN bruto mengalami penurunan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (25/8/2021).

Baca juga: Negara Tarik Utang Akibat Pandemi, Sri Mulyani: Kita Yakin Bisa Bayar Lewat Pajak

Bendahara Negara ini mengungkapkan, target penerbitan SBN akan lebih menurun karena berlangsungnya skema bagi-bagi beban (burden sharing) bersama Bank Indonesia sampai tahun 2022.

Hal ini, kata Sri Mulyani, membuat target lelang SBN pada September-Desember 2021 akan mengalami penyesuaian.

"Tentu kita masih punya pilihan atas sumber pembiayaan baik berasal dari bilateral, multilateral, maupun yang berasal dari market domestik maupun global. Ini kita optimalkan terutama sesudah ada SKB III dan penggunaan SAL supaya makin memiliki struktur pembiayaan yg makin optimal," ucap Sri Mulyani.

Wanita yang akrab disapa Ani ini mengungkap, Bank Indonesia sudah berkontribusi meringankan beban bunga utang pemerintah sejak pandemi Covid-19 melalui pembelian SBN.

Tercatat, pembelian SBN BI sampai 20 Agustus 2021 mencapai Rp 136 triliun, yang terdiri dari SUN Rp 92,82 triliun dan SBSN sebesar Rp 43,19 triliun.

Namun demikian sejak April-Mei, BI tak lagi berpartisipasi dalam mekanisme greenshoe option karena pasar sudah membaik.

Baca juga: Sri Mulyani Proyeksi Pembiayaan Utang Tahun Ini Turun Rp 150,4 Triliun

"Market sudah relatively stabil dan yield menunjukkan penurunan sehingga market bisa dalam range dari target yang kita tetapkan," ucapnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, kepemilikan SBN masih didominasi oleh perbankan dan BI. Kepemilikan bank terhadap SBN melonjak dari 20 persen menjadi 25 persen.

Sementara kepemilikan SBN oleh BI tembus 22,9 persen dari 9 persen. Sedangkan kepemilikan asing menurun dari 38 persen menjadi 22 persen.

"Berarti kondisi ekonomi masih belum sepenuhnya normal karena bank masih banyak meletakkan dana masyarakat di SBN kita. Di sisi lain kita lihat kerja sama pemerintah dengan BI dengan tetap menjaga independensi dari monetary policy, akan sangat baik dalam mengelola kondisi yang masih extraordinary," pungkas Sri Mulyani.