Asosiasi Peritel Tolak PPN Sembako, Ini Alasannya

Roy mengatakan dampak adanya rencana kenaikan tarif PPN secara umum dari 10 persen menjadi 12 persen dalam RUU KUP. Roy mengatakan adanya kenaikan tariff PPN tersebut akan berdampak pada melandainya daya beli masyarakat.

Juga, dengan dikenakannya sistem multitarif terendah 5 persen dan tertinggi 15 persen maka akan mengakibatkan pembebanan pada masyarakat berpenghasilan rendah senilai minimal 5 persen yang sebelumnya tidak terkena.

Baca juga: Pemerintah Resmi Tanggung Pajak PPN Sewa Toko Pedagang

Selain itu, terjadinya perbedaan tarif PPN antara barang Bapok di retail modern dan tradisional, akan menggeser perilaku konsumen ke pasar tradisional, karena dianggap lebih murah, yang sebenarnya tidak demikian adanya. Dengan adanya perbedaan tarif PPN (multitarif) antar barang yang di jual peritel modern, maka black/shadow market akan meningkat dan menjadi pilihan Konsumen.

“Lebih lanjut, dispute juga akan sering terjadi saat dalam pengawasan & pemeriksaan berbagai jenis barang pada ritel yang jumlah Stock Keeping Unit besar dan keragaman yang signifikan,” kata Roy. (Siti Masitoh)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Tiga alasan Aprindo tolak rencana kebijakan PPN pada sembako