OJK Ungkap Risiko jika "Sustainable Economy" Tidak Didukung

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan pentingnya membangun sustainable economy agar Indonesia menjadi global player yang diperhitungkan.

Menurut Wimboh, prinsip green economy adalah konsep berpikir untuk masa depan, yang orientasinya pada keberlanjutan investasi.

“Ekonomi berkalnjutan ini adalah bagaimana kita bisa mengarahkan investasi publik dan swasta dalam pembangunan infrastruktur dan manusia yang berkelanjutan. Kalau enggak kita lakukan, maka cost akan mahal dan dapat merupakan ekosistem di masa depan yang dampaknya akan dibebankan pada generasi ke depan,” jelas Wimboh dalam acara SAFE Katadata Forum 2021, Kamis (26/8/2021).

Baca juga: Daftar Perusahaan Sekuritas yang Berlisensi OJK

Menurut Wimboh, apabila hal tersebut tidak dilakukan dan didukung oleh regulasi, akan ada risiko yang besar, salah satunya terganggunya supply chain dari sektor produk, jasa, dan komoditas. Di sisi lain, risiko eksploitasi sumber daya alam yang besar juga membayangi jika sustainable economy tidak didukung.

“Apa pun yang kita produksi, siapa pun mitra kita, dalam bentuk apa pun, ini akan membandingkan diri dalam climate change, dan apabila kita dinilai tidak komplet atau tidak mendukung, produk yang kita ekspor ke luar negeri akan terganggu supply chain-nya,” jelas dia.

Wimboh mengungkapkan, dalam segi makro-ekonomi, kebijakan green ekonomi ini mengarah keberlangsungan lingkungan dan dapat memberikan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Adapun kerangka ekonominya yakni sinergi antara sektor public dan private yang sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan lain yang sifatnya lebih mikro adalah bagaimana kebijakan pemerintah dalam hal keuangan, sektor rill, perpajakan, subsidi, serta kebijakan yang berkaitan dengan wise management.

Baca juga: BI dan OJK Dorong Perbankan Gelar Sentra Vaksinasi Covid-19

Wimboh mengatakan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Mengah (RPJM) 2020-2024, nominal penerbitan Sovereign Global Green Sukuk yang dihimpun sejak 2018 mencapai 2,74 miliar dollar AS, dan ini dialokasikan untuk pembiayaan transforamsi dan transfer energi menjadi energi abru terbarukan.

“Kami akan fokus bagaimana sektor keuangan mempunyai kontribusi dalam program lingkungan ini dalam mendukung kebijakan Paris on Climate Change 2015 - 2030 dan UN Sustainable Development Goals (SDGs) 2015-2030,” ujar dia.

Adapun pencapaian keuangan berkelanjutan yang telah dilakukan antara lain penerbitan Green Bonds yang dilakukan oleh PT SMI sebesar Rp 500 miliar, Bank BRI Rp 27,4 triliun, dan Bank Mandiri Rp 4,2 triliun. Untuk green loans Rp 809,7 triliun, dan Blended Finance Rp 35,6 triliun.

Dari sisi pasar modal, telah diterbitkan SRI - Kehati Index yang telah digunakan oleh 11 MI untuk menerbitkan reksa dana ESG dengan total AUM Rp 2,5 triliun. Kemudian, ada juga ESG leafer indeks yang diluncurkan IDX untuk mengakomodasi reksa dana ESG dan Exchange Fund.