Burden Sharing Diyakini Tak Akan Sebabkan Hiperinflasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) dan pemerintah melanjutkan burden sharing melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) III untuk pelaksanaan pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 dan APBN 2022.

Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman mengatakan, skema pembagian beban ini memang memungkinkan meningkatkan inflasi. Namun, dia menegaskan, inflasi tidak akan naik signifikan dan masih akan berada dalam kisaran sasaran BI yakni 2 persen - 4 persen.

“Kami memperkirakan inflasi tahun 2022 berada di kisaran 3,10 persen,” kata dia kepada Kontan.co.id, Rabu (25/8/2021).

Bila dibandingkan dengan pergerakan inflasi di tahun ini maupun tahun 2020, inflasi memang lebih tinggi di tahun depan. Peningkatan inflasi ini seiring dengan pemulihan ekonomi Indonesia yang terus berlangsung sehingga meningkatkan permintaan.

Baca juga: Pemerintah dan BI Perpanjang Burden Sharing, Ini Mekanismenya

Faisal juga optimistis, angka kasus harian Covid-19 bisa terus ditekan, ditambah adanya vaksinasi yang dipercepat sehingga pembatasan aktivitas akan dilonggarkan. Hal ini berpotensi menaikkan mobilitas masyarakat dan berujung pada peningkatan perputaran uang di dalam negeri.

Selain itu, insentif pajak untuk konsumen kemungkinan besar akan selesai sehingga ada normalisasi harga di tahun depan.

Namun, inflasi masih tetap bergerak terbatas karena di sisi lain, bank sentral Amerika Serikat (AS) kemungkinan melakukan pengetatan kebijakan moneter (tapering off) sehingga dapat menurunkan harga komoditas.

“Hal ini akan berdampak pada penurunan harga-harga input produksi dan harga energi. Harga emas yang merupakan salah satu penyumbang terbesar inflasi diprediksi juga akan turun,” pungkas Faisal. (Bidara Pink | Anna Suci Perwitasari)

Baca juga: Burden Sharing Diperpanjang, Sri Mulyani Tegaskan Pemerintah Tak Sulit Tarik Utang

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Ekonom: Burden sharing tidak akan sebabkan hiperinflasi di tahun 2022