Kompas.com - 27/08/2021, 17:58 WIB
Salah satu properti yang dibangun Lippo Karawaci lippohomesSalah satu properti yang dibangun Lippo Karawaci
|

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Lippo Karawaci Tbk turut buka suara usai pemerintah menyita 44 bidang tanah seluas 251.992 meter persegi di Perumahan Lippo Karawaci. Penyitaan tersebut terkait dengan aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Corporate Communications Lippo Karawaci Danang Kemayang Jati mengatakan, aset tersebut sudah dimiliki oleh pemerintah sejak tahun 2001. Seluruh dokumen kepemilikan aset sudah atas nama Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

"Kepemilikan lahan oleh pemerintah sejak 2001 terkait dengan BLBI terhadap bank-bank yang diambilalih oleh pemerintah pada bulan September 1997 para krisis moneter saat itu. Jadi lahan tersebut bukan lagi milik PT Lippo Karawaci Tbk," ucap Danang kepada Kompas.com, Jumat (27/8/2021).

Baca juga: Pemerintah Sita 49 Aset Tanah Debitur BLBI, Luasnya 5,21 Juta Meter Persegi

Adapun penyitaan hari ini dilakukan lantaran aset telah dimanfaatkan oleh pihak ketiga tanpa izin dari Kementerian Keuangan. Pihak ketiga itu bahkan sudah disurati dan diingatkan.

Danang lantas menuturkan, Lippo Karawaci tidak menerima dana sepeser pun dari BLBI pada 1998.

"Tidak ada satu pun perusahaan Lippo, termasuk Bank Lippo, yang pernah meminta atau mendapatkan sekalipun atau satu sen pun dana BLBI," beber dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Danang, penyitaan lahan di Lippo Karawaci bukan berarti Lippo sebagai salah satu obligor BLBI. Sebab kata dia, aset yang disita tersebut sudah milik negara sejak 2001.

Danang menyebut wajar bila salah satu aset yang dikonsolidasikan ada yang terletak disekitar pemukiman Lippo Karawaci.

Baca juga: Sri Mulyani: Selama 22 Tahun Pemerintah Tanggung Bunga dan Pokok Utang BLBI

"Kami sepenuhnya selalu mendukung program pemerintah yang mengkonsolidasikan aset-aset tertentu milik Depkeu dan satgas yang baru dibentuk," pungkas dia.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah mulai menyita aset-aset para obligor dan debitur penerima BLBI hari ini, Jumat (27/8/2021).

Aset-aset yang disita adalah aset tanah dan bangunan di empat tempat berbeda, yakni di Medan, Pekanbaru, Bogor, dan Karawaci Tangerang.

Tercatat, negara menyita 49 bidang tanah eks BLBI dengan luasan mencapai 5,29 juta meter persegi atau 5.291.200 meter persegi.

Pemerintah juga menyita aset properti yang berada di lingkungan Lippo Karawaci dengan luasan sekitar 25 hektar.

Baca juga: Berapa Utang Tommy Soeharto dan Para Obligor BLBI ke Pemerintah?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.