Tingkatkan Produksi Pertanian, Kementan Perbaiki Tata Kelola Pupuk Subsidi

Pengawasan

Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menerangkan, ada beberapa hal yang ingin dicapai dari kunjungan kerjanya kali ini. Pertama, adalah silaturahmi.

Kemudian, kunjungan kerja ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari serangkaian rapat Panitia Kerja (Panja) Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani Komisi IV DPR RI dengan pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Rapat panja tersebut terkait permasalahan pupuk bersubsidi serta implementasi program dan masih adanya kendala yang merugikan pertanian.

"Permasalahan pupuk bersubsidi dan Kartu Tani adalah pengawasan jaringan. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di setiap daerah tidak berfungsi. Kedua distribusi tidak tepat waktu,” jelasnya.

Baca juga: Distribusi Pupuk Bersubsidi Dilakukan Tertutup, Kementan Jadikan eRDKK Sebagai Acuan

Ketiga, lanjut Sudin, penggunaan pupuk selama ini di kalangan petani berlebihan dari rekomendasi yang diusulkan. Akibatnya, kelebihan ini menimbulkan sejumlah dampak negatif budidaya pertanian.

Tak hanya itu, dia menilai akurasi data juga masih menjadi problematika. Menurutnya, Permasalahan pupuk bersubsidi dan Kartu Tani sebagaimana rapat-rapat Panja sebelumnya masih memiliki sejumlah persoalan.

“Ada tiga persoalan, yakni ketidakpastian data, penyaluran pupuk yang masih rendah terbalik dengan alokasi pupuk bersubsidi yang diajukan, dan realisasi Kartu Tani," terangnya.

Perlu diketahui, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebelumnya telah meminta petani bijak menggunakan pupuk subsidi.

Menurutnya, bila petani bijak menggunakan pupuk secara berimbang, produktivitas pertanian dipastikan tetap bisa dipertahankan. Dia pun menganjurkan petani mengoptimalkan pupuk yang ada.

Baca juga: Dalam 2 Tahun Terakhir, Mentan SYL Klaim Kementan Tak Rekomendasikan Impor Beras

"Jika pupuk digunakan dengan baik, otomatis produktivitas meningkat, kendati alokasi pupuk bersubsidi pada 2021 tidak sebanyak permintaan dari petani," imbuhnya.