Sulitnya Negara Kejar Utang Rp 110 Triliun ke Obligor BLBI

Kompas.com - 28/08/2021, 15:00 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Ketua Harian Satgas BLBI Rionald Silaban ketika menyita aset milik salah satu obligor BLBI di daerah Lippo Mall Karawaci, Tengerang, Jumat (27/8/2021). Dok. Youtube Kementerian KeuanganMenko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Ketua Harian Satgas BLBI Rionald Silaban ketika menyita aset milik salah satu obligor BLBI di daerah Lippo Mall Karawaci, Tengerang, Jumat (27/8/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terus mengejar piutang kepada para obligor yang menerima dana BLBI.

Utang yang ditagih bernilai fantastis, mencapai Rp 110,45 triliun yang tersebar di beberapa obligor dan debitur.

Pengejaran dilakukan lantaran sampai saat ini, pemerintah sebagai blanket guarantee debitor masih harus membayar pokok utang dan bunganya.

Baca juga: Korupsi BLBI: Obligor yang Utang, Kenapa Pemerintah yang Bayar Bunga?

Dalam pemanggilan obligor dan debitur pun, pemerintah sudah mendapat tantangan. Beberapa di antara mereka mangkir dari surat panggilan resmi yang dilayangkan satgas sampai dua kali.

Untuk menyatakan satgas tak main-main, pemanggilan ketiga diumumkan lewat surat kabar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, para obligor yang dipanggil sebanyak tiga kali itu seolah tidak memiliki niat baik untuk membayar utang-utangnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk itu pemerintah memilih cara diumumkan ke publik agar mereka segera datang.

"Karena seperti yang tadi disampaikan kalau ada niat baik dan mau menyelesaikan, kita akan membahas dengan mereka. Namun kalau sudah dipanggil satu tidak ada respons, dua kali tidak ada respons, maka memang kami mengumumkan ke publik," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jumat (27/8/2021).

Kejar sampai ke luar negeri

Sri Mulyani tak memungkiri, jalan satgas ke depan akan lebih sulit lantaran tak semua obligor dan aset-asetnya berada di dalam negeri. Satgas harus mengejar hingga ke luar negeri setelah aset-aset di dalam negeri terselesaikan.

Wakil Jaksa Agung RI, Setia Untung Arimuladi mengatakan, upaya penanganan memerlukan langkah yang komprehensif karena bersinggungan dengan hukum.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.