BLT UMKM Bakal Dilanjutkan di 2022? Ini Kata Menkop Teten

JAKARTA, KOMPAS.com - Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM menjadi salah satu program pemerintah yang menyasar pelaku usaha kecil untuk bisa bertahan di masa pandemi Covid-19. Program bansos ini sudah berjalan di 2020 dan 2021.

Keberlanjutan program BLT UMKM di tahun 2022 pun dipertanyakan sejumlah pihak, tak terkecuali oleh DPR RI. Komisi VI DPR RI berharap program bansos ini masuk dalam anggaran 2022.

Menanggapi hal itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, belum ada kepastian bahwa program BLT UMKM akan berlanjut 2022. Lantaran program bansos harus dibahas dengan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan ekonomi Nasional (KC-PEN).

Baca juga: Sri Mulyani Siapkan Anggaran BST hingga BLT Rp 153,7 Triliun Tahun Depan

"BPUM di 2022, belum (ditetapkan), karena proposalnya akan dibahas Komite PEN, jadi bukan di reguler," ungkapnya dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (30/8/2021).

Teten mengungkapkan, pandemi Covid-19 diharapkan semakin terkendali di tahun depan, sehingga perekonomian pun turut membaik. Dengan demikian, penyaluran bansos BLT UMKM tak lagi dibutuhkan.

"Mudah-mudahan situasi Covid-19 segera membaik, sehingga tahun depan tidak membutuhkan ini (BLT UMKM)," imbuh dia.

Sebagai informasi, pemerintah telah menyalurkan BLT UMKM dengan anggaran sebesar Rp 28,8 triliun di 2020 dan Rp 15,36 triliun di 2021. Adapun hingga Juni 2021 penyalurannya sudah mencapai Rp 11,76 triliun ke 9,8 juta pelaku UMKM.

Menurut Teten, hal yang diperlukan untuk UMKM secara berkelanjutan adalah kemudahan dalam akses pembiayaan. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya mendorong UMKM untuk bisa mendapatkan pembiayaan yang tepat dari lembaga keuangan formal.

Baca juga: 2 Cara Cek Penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan via Online

Ia bilang, saat ini penyaluran kredit perbankan untuk UMKM baru mencapai 20 persen. Pemerintah pun menargerkan porsi kredit perbankan buat UMKM bisa mencapai 30 persen di tahun 2024.

Selain itu, pemerintah akan menaikkan plafon kredit usaha rakyat (KUR) dari yang sebelumnya hanya bisa mencapai Rp 500 juta, menjadi bisa sebesar Rp 20 miliar. Teten bilang, ini merupakan bagian dari program KUR khusus yang masih dalam pembahasan.

"KUR khusus itu agar program UMKM naik kelas bisa didukung pula dengan pembiayaan. Ini masih di garap mengenai KUR khusus ini," kata Teten.

Upaya mengembangkan UMKM, lanjutnya, akan dilakukan pula dengan program kewirausahaan. Teten mengatakan, pemerintah tengah menggodok Perpres Kewirausahaan untuk menghasilkan wirausaha yang berdaya saing.

Menurutnya, dari sebanyak 65 juta UMKM di Indonesia, hanya 3,47 persen UMKM yang tergolong berkelas yakni memiliki kapasitas produksi yang memadai dan berdaya saing. Padahal perlu minimal 4 persen UMKM yang berkelas untuk Indonesia bisa jadi negara maju.

"Maka dengan kewirausahaan dan KUR tadi diharapkan kita bisa melahirkan UMKM masa depan yang punya kapasitas produksi dan punya produk yang bersaing di global. Jadi mencetak dari eksisting sekarang dan dari anak-anak muda dengan pendidikan lebih baik," pungkas Teten.