Sri Mulyani Sebut Tak Ada Jaminan Ekonomi Bisa Pulih Usai Terkontraksi

JAKARTA, KOMPAS. com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tak ada jaminan ekonomi suatu negara akan pulih (rebound) setelah mengalami kontraksi.

Menurut Sri Mulyani, fenomena sulitnya pemulihan ekonomi setelah terkontraksi terlihat dari ekonomi di negara sekitar Indonesia, mulai dari Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Meski ekonomi negara-negara itu terkontraksi di kuartal II-2020, pemulihan yang signifikan tidak terlihat di kuartal II-2021 walau ada base effect.

"Apakah dengan kontraksi suatu ekonomi dijamin rebound? Ternyata tidak. Kita lihat negara sekitar, Malaysia, Filipina, Thailand, bahkan Singapura dengan berbagai upaya mereka GDP kuartal II (2021) belum bisa melewati kondisi pre Covid-19 level," kata Sri Mulyani dalam Kongres ISEI XXI secara virtual, Selasa (31/8/2021).

Wanita yang akrab disapa Ani ini lantas berujar, Indonesia perlu bersyukur karena tidak termasuk di antara negara-negara tersebut. Di kuartal II-2021, pertumbuhan ekonomi RI sudah melebihi kondisi pra Covid-19 pada tahun 2019.

Baca juga: Skema Subsidi Elpiji dan Listrik Diganti, Sri Mulyani: Picu Peningkatan Inflasi

Dia memerinci, PDB riil atas dasar harga konstan di kuartal II-2019 adalah Rp 2.735 triliun. Kemudian di kuartal II-2021, PDB riil berada di angka Rp 2.773 triliun.

"Ini angka yang lebih tinggi bahkan sebelum krisis. Covid-19 telah membuat ekonomi kita merosot pada kuartal II 2020 sehingga GDP riil kita minus nilainya menjadi Rp 2.590 triliun," ucap Ani.

Bersama Indonesia, ada Amerika Serikat (AS) yang pertumbuhan ekonomi juga sudah melewati fase krisis. Sri Mulyani mengatakan, keluarnya ekonomi Indonesia dari resesi di kuartal II-2021 tak lain ditopang oleh langkah bersama sekaligus kinerja APBN sebagai countercyclical.

Namun karena pemulihan ekonomi tidak bisa dijamin, kinerja ekonomi ke depan masih sangat ditentukan oleh kemampuan mengendalikan Covid-19. Dia tak memungkiri, munculnya varian baru Covid-19 bisa menyebabkan momentum pemulihan menjadi terdisrupsi.

Baca juga: Terseret Korupsi BLBI, Tanah di Lippo Karawaci Dirampas Sri Mulyani

"Dinamika Covid yang membuat seluruh kebijakan pemerintah terus adaptif dan responsif, namun memiliki arah yang jelas, yaitu masyarakat harus dilindungi dari ancaman Covid, dilindungi dari kemerosotan daya beli, dan kehilangan mata pencaharian," jelasnya.

Lebih lanjut dia menuturkan, kewaspadaan harus dibalut dengan rasa optimisme. Sebab banyak lembaga internasional memprediksi, ekonomi berbagai negara akan pulih 4,3 persen tahun 2021 dan 6,3 persen tahun depan.

AS diproyeksi tumbuh 7,0 persen tahun 2021, sementara negara emerging market tumbuh 7,5 persen tahun 2021 dan 6,4 persen tahun 2022.

"Kita dalam mengelola ekonomi harus terus mengupayakan adanya pemulihan dan adanya rebound karena ekonomi bisa dan harus mulai kembali lagi bergerak," pungkas Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani: Selama 22 Tahun Pemerintah Tanggung Bunga dan Pokok Utang BLBI