Ia berharap permasalahan rendahnya harga di tingkat petani tersebut dapat segera di atasi. Oleh karena itu Agus menilai sinergi antara pemerintah dengan petani melalui koperasi harus menjadi opsi utama.
“Sampai saat ini kerja sama antara Bulog atau BUMN pangan dengan koperasi-koperasi milik petani untuk penyaluran pangan ke lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat belum maksimal. Padahal cara ini kami pandang efektif untuk mengatasi masalah rendahnya serapan hasil pertanian oleh konsumen dan harga di tingkat petani,” kata dia.
Sementara itu untuk kebijakan jangka panjang, Agus menyebutkan harus didorong dengan kebijakan pangan yang komprehensif dan menjamin kesejahteraan petani.
Menurut dia, kehadiran Badan Pangan Nasional merupakan hal positif dan harus diapresiasi. Apalagi dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, terdapat 9 komoditas pangan yang menjadi pengawasan Badan Pangan Nasional yakni beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai.
Selain itu, ia juga menyebutkan masalah penting yang harus segera diatasi adalah buruknya koordinasi dan keterbukaan informasi antar kementerian/lembaga, khususnya mengenai data ketersediaan pangan.
“Ini penting mengingat koordinasi antar kementerian/Lembaga perihal pangan belum berjalan baik. Dalam menetapkan kebijakan impor pangan misalnya, ini tidak boleh lagi serampangan dan menggunakan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai petani lagi-lagi menjadi korban akibat kebijakan pemerintah yang tidak tepat,” kata dia.
Baca juga: Setengah Tahun, 27.851,98 Ton Cabai Impor Masuk ke Indonesia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.