Sah, DPR Setujui Anggaran Kemenkeu Rp 44 Triliun Tahun 2022

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pagu anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencapai Rp 44 triliun untuk tahun anggaran 2022.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganinduto dalam Rapat Kerja (raker) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini, Kamis, (2/9/2021).

Pagu sebesar Rp 44 triliun itu disetujui setelah DPR mengamini tambahan anggaran Rp 992,7 miliar untuk Kemenkeu.

Baca juga: Dapat Anggaran Rp 3,79 Triliun untuk 2022, Ini Proyek Strategis Kemenparekraf

"Komisi XI DPR RI menyetujui tambahan dukungan anggaran sebesar Rp 992.779.475.000 untuk memenuhi kebutuhan strategis yang belum terdanai di pagu anggaran 2022, sehingga pagu anggaran Kemenkeu Tahun Anggaran 2022 yang semula Rp 43.020.078.493.000 menjadi Rp 44.012.857.968.000," kata Dito dalam raker, Kamis (2/9/2021).

Secara rinci, anggaran untuk program dukungan kerja naik menjadi Rp 41,08 triliun dari semula Rp 40 triliun.

Adapun anggaran untuk program lainnya tidak berubah dari sebelumnya.

Anggaran program kebijakan fiskal tetap Rp 35,54 miliar, dan program pengelolaan penerimaan negara sebesar Rp 2,69 triliun.

Kemudian program pengelolaan belanja negara Rp 17,3 miliar; program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko Rp 178 miliar; serta program dukungan manajemen sebesar Rp 37,47 triliun.

Baca juga: Hingga Agustus Realisasi Anggaran Kementerian BUMN Baru 61 Persen

Dito juga meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengoptimalkan pelaksanaan anggaran dengan kewenangannya sebagai pengelola fiskal dan bendahara umum negara.

"Kemenkeu akan mengoptimalkan arah pelaksanaan anggaran pada program pemerintah pusat di setiap K/L pada 2022 sejalan dengan reformasi struktural belanja K/L yang berkualitas spending better," beber Dito.

Dito meminta Kemenkeu untuk memperkuat kinerja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang berkualitas.

Begitu juga memperhatikan kinerja Satgas BLBI hingga infrastruktur core tax.

"Sinergi digitalisasi sistem IT pemerintah, infrastruktur core tax, Satgas BLBI, piutang pajak, efektivitas investasi pemerintah, pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, konsolidasi fiskal 2023, peningkatan tax ratio, dan kualitas belanja pemerintah," pungkas Dito.