Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 03/09/2021, 16:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengingatkan BUMN tidak lagi saling sikut dalam menjalankan bisnisnya.

Oleh karena itu kata Erick, saat ini BUMN-BUMN sudah melakukan konsolidasi sehingga bisnis BUMN bisa berjalan sehat.

"Saya rasa para direksi ingat, bahwa kita harus membuka diri. Tidak boleh ada lagi satunya BUMN dan satunya lagi menjadi kartel, saling trading, saling suplai satu sama lainnya. Apakah itu seragam, apakah itu air minum, tidak boleh lagi," ujarnya dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman Kemenkop UKM dengan Kemenperin dan Kementerian BUMN secara virtual, Jumat (3/9/2021).

"Inisiasi itu alhamdulillah kita sudah uji coba selama 1 tahun lebih, yang tadinya dimulai oleh 20 BUMN sekarang sudah seluruh BUMN yang ada di klaster BUMN yang jumlahnya 12, jumlahnya 43 perusahaan alhamdulillah sudah konsolidasi," sambung Erick.

Baca juga: 4 Bank BUMN Telah Salurkan Bansos Sebesar Rp 37,8 Triliun

Salah satu bentuk konsolidasi BUMN di sektor UMKM yaitu dengan membentuk Pasar Digital (PaDi) UMKM pada tahun lalu. PaDi UMKM merupakan platform digital yang diinisiasi Kementerian BUMN untuk memonitor kontribusi BUMN terhadap UMKM di seluruh Indonesia.

Sejak diluncurkannya PaDi UMKM pada 17 Agustus 2020, Erick menyebutkan sebanyak 130.000 orang telah bertransaksi melalui platform tersebut. Nilai transaksinya mencapai Rp 10,3 triliun lebih.

"Nah, tentu ini saya mesti mengucapkan terima kasih kepada direksi BUMN," ucapnya.

Hari ini, Kementerian BUMN, Kementerian Perinduatrian, dan Kemenkop UKM berkolaborasi meningkatkan penggunaan produk dalam negeri atau tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

BUMN kata dia, harus kembali berkolaborasi untuk meningkatkan TKDN.

"Jadi tadi akses pasarnya, sekarang TKDN lokalnya untuk di industrinya, apakah tadi yang dinamakan Pertashop ya tabungnya atau PLN yang jenis apanya atau yang lainnya dan nilai transaksinya tadi saya lihat Rp 53,2 miliar kalau tidak salah. Tapi saya yakin ya kalau direksi BUMN juga mau, nilainya Insya Allah Pak Teten (Menkop UKM), 10 kali lipat di tahap awal," kata dia.

Baca juga: Erick Thohir: Anggapan Soal Nelayan yang Identik dengan Masyarkat Miskin Harus Diubah

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+