Kompas.com - 03/09/2021, 20:02 WIB
IFG, holding BUMN asuransi handoutIFG, holding BUMN asuransi
|

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) atau Indonesia Financial Group (IFG) gagal memperoleh penyertaan modal negara (PMN) 2022 sebesar Rp 2 triliun.

Dengan demikian, pemerintah hanya membayarkan PMN kepada BPUI sebesar Rp 20 triliun pada tahun ini, sehingga BPUI perlu menanggung sisa dana kebutuhan IFG Life sebesar Rp 6,7 triliun untuk menyelesaikan persoalan PT Asuransi Jiwasraya.

Walaupun IFG tidak memperoleh dana PMN pada tahun depan, Komisi VI DPR RI akan tetap mengusulkan PMN Rp 2 triliun untuk bisa dibawa ke Badan Anggara (Banggar) DPR RI.

"Itu agar bisa dirapatkan kembali bersama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Jadi dalam rapat bersama Komisi VI, kami sudah terima usulannya, agar diteruskan ke Banggar," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung dalam siaran pers, Jumat (3/9/2021).

Martin mengakui, IFG bisa mencari pendanaan lain untuk restrukturisasi Jiwasraya. Namun, dari sisi waktu itu akan memakan waktu yang lebih lama penyelesaiannya.

"Itu lebih lama jika sumbernya dari internal fund raising," kata dia.

Baca juga: Masyarakat yang Ingin Vaksinasi di Tol Jagorawi Diwajibkan Daftar Online

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, Wakil Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko mengatakan, pihaknya akan mengambil utang dari bank sebesar Rp 2 triliun untuk memenuhi kebutuhan permodalan. Ini merupakan buntut dari dibatalkannya PMN 2022 senilai Rp 2 triliun.

Hexana menjelaskan, dibutuhkan dana sebesar Rp 26,7 triliun untuk menyelesaikan tunggakan di badan Jiwasraya. Rencana awal, PMN total Rp 22 triliun akan dicairkan dalam dua tahun, yakni Rp 20 triliun pada tahun ini dan Rp 2 triliun pada 2022.

Namun, lewat rapat terbatas dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, IFG batal mendapatkan PMN untuk tahun depan.

"Konsekuensi dari menambah PMN yang Rp 2 triliun itu maka kami raising fund yang berasal dari utang bank," kata dia.

Di sisi lain, ia menyebut juga perlu dilakukan relaksasi ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena sebelumnya dasar penambahan modal perusahaan dilarang bersumber dari utang. Namun, dengan perubahan PMN, ia menyebut OJK perlu memberikan pengecualian untuk IFG.

Dengan demikian, secara total IFG harus berupaya mencari pendanaan secara total Rp 6,7 triliun, lebih banyak Rp 2 triliun dari rencana awal.

"Ini akan membawa konsekuensi finansial di mana leverage-nya akan stretch sekali dan ini akan memengaruhi kapasitas atau fleksibilitas BPUI," ucap dia.

Baca juga: Disindir Faisal Basri Soal PMN untuk BUMN, Ini Jawaban Erick Thohir

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.