Masih Banyak UMKM yang Membutuhkan Kredit Bank, Potensi Nilainya Capai Rp 1.605 Triliun

Kompas.com - 05/09/2021, 07:30 WIB
Ilustrasi UMKM makanan dan minuman, umkm adalah, apa itu umkm, kepanjangan umkm, arti umkm, contoh umkm, singkatan umkm, pengertian umkm, umkm artinya Dokumentasi Biro Komunikasi KemenparekrafIlustrasi UMKM makanan dan minuman, umkm adalah, apa itu umkm, kepanjangan umkm, arti umkm, contoh umkm, singkatan umkm, pengertian umkm, umkm artinya
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menyatakan potensi penyaluran kredit kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) nasional masih sangat besar. Sebab, masih banyak UMKM yang sampai saat ini belum menerima kredit dari perbankan.

Asisten Gubernur BI Juda Agung mengatakan, hasil survei bank sentral menunjukan, 69,5 persen UMKM dalam negeri masih belum menerima kredit. Padahal, 43,1 persen UMKM mengaku memerlukan pembiayaan dari perbankan.

"Dari 43,1 persen itu, potensi demand for credit Rp 1.605 triliun," ujarnya dalam acara Taklimat Media seperti dikutip Kompas.com, Minggu (5/9/2021).

Baca juga: Menkop: Kemitraan UMKM dan BUMN dalam Rantai Pasok Jadi Terobosan

Berdasarkan data yang dimiliki BI, saat ini nilai penyaluran kredit ke sektor UMKM baru mencapai Rp 1.135 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 20,51 persen total kredit perbankan.

Juda menyebutkan, apabila perbankan dapat memaksimalkan permintaan dari UMKM, rasio penyaluran kredit ke sektor tersebut dapat mencapai 45,74 persen.

"Dilihat dari potensi cukup besar permintaannya," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk memaksimalkan potensi tersebut, BI beberapa telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Baca juga: Kenapa UMKM Sulit Dapat Kredit Bank? Ini Jawaban Bos BRI

Melalui aturan tersebut, bank sentral mewajibkan perbankan untuk meningkatkan rasio penyaluran kreditnya ke sektor UMKM secara bertahap, yakni 20 persen pada 2022, 25 persen pada 2023, dan 30 persen pada 2024.

Bagi bank yang tidak memenuhi ketentuan ini, pada tahap awal, atau sampai dengan 2023, akan mendapatkan teguran yang akan disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Sejak 2023, Juni nanti, kalau tidak bisa memenuhi ada sanksi dalam bentuk kewajiban membayar, yaitu 0,1 kali nilai pencapaian," ucap Juda.

Baca juga: Pengusaha Curhat ke Ganjar: Bunga Kredit Bank Bikin Berat...

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.