Kompas.com - 05/09/2021, 14:01 WIB
Ilustrasi
M LATIEF/KOMPAS.comIlustrasi

Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menyebutkan, dalam jangka menengah pendek, belum saatnya pemerintah menjadikan jasa pendidikan sebagai objek PPN. Sebab, kualitas dan sistem pendidikan masih rendah.

Berdasarkan US News & World Report 2021, Indonesia berada di peringkat 55 dari 73 negara di dunia dengan sistem pendidikan terbaik. Posisi Indonesia ini ada di bawah negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura yang ada di peringkat 19, Malaysia nomor 38, serta Thailand 46.

Makanya, dia meminta pemerintah tetap mengecualikan PPN jasa pendidikan. Soalnya, penghasilan yang didapat dari universitas swasta pun digunakan untuk membiayai tenaga pendidik yang pada akhirnya meningkatkan kualitas, memberikan ilmu, dan membangun koneksi internasional.

"Banyak negara yang jasa pendidikannya tidak kena PPN karena bagaimanapun juga, harus diingat Undang-Undang Dasar kita memberikan amanat untuk mencerdaskan bangsa yang merupakan tanggungjawab seluruh pihak, tidak hanya pemerintah," katanya.

Baca juga: Cara Bayar Pajak Kendaraan Online untuk Motor dan Mobil

Selain itu, selama ini pemerintah juga telah memungut penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari jasa pendidikan yang juga masuk ke dalam kas negara.
Bidik badan hukum

Pemerhati pendidikan sekaligus anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Doni Koesoema bilang, pemerintah harus memperjelas ruang lingkup jasa pendidikan, jika akan dipungut PPN.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jangan sampai salah sasaran, jangan sampai pendidikan yang harusnya nonprofit dikenakan pajak," ujarnya.

Doni juga menyarankan, sebaiknya pemerintah membidik pajak dari penyedia jasa pendidikan yang memiliki badan hukum perseroan terbatas (PT) atau perseroan komanditer (CV) lantaran mereka berorientasi profit.

Misalnya, kursus bahasa asing, platform belajar daring berbayar, bimbingan belajar yang bersifat profit, dan bisnis pendidikan dalam bentuk perusahaan terbatas.

"Sekali lagi, jangan salah sasaran (pengenaan PPN terhadap jasa pendidikan). Bukan sekolah-sekolah yayasan swasta atau yang dikelola oleh perkumpulan yang sifatnya nonprofit, tetapi yang bersifat profit. Ini adil," tegasnya. (Bidara Pink, Yusuf Imam Santoso | Noverius Laoli)

Baca juga: Simak Kriteria Rumah yang Bebas PPN

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Kebijakan PPN Jasa Pendidikan diingatkan agar tidak salah sasaran

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Sumber
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.