Kompas.com - 05/09/2021, 14:01 WIB
Ilustrasi
M LATIEF/KOMPAS.comIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah harus memperjelas rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa pendidikan. Jangan sampai, pungutan pajak sebesar 7 persen ini salah sasaran. Apalagi, sistem pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan banyak negara lain.

Rencana kebijakan tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Calon beleid ini tengah dalam pembahasan Kementerian Keuangan dan DPR.

Anggota Komisi XI dari Fraksi PDIP Said Abdullah meminta pemerintah mengecualikan pengenaan PPN atas sekolah-sekolah yang menjalankan Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Misalnya, sekolah negeri. Juga, jasa pendidikan swasta, seperti sekolah-sekolah di bawah naungan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU).

Baca juga: Pemerintah Siapkan Anggaran Pendidikan Rp 541,7 Triliun Tahun 2022 buat Beasiswa sampai Bidikmisi

Menurut Said, keduanya punya andil besar dalam dunia pendidikan di Indonesia. Contoh, memberikan beasiswa secara rutin kepada 500 murid setiap tahun dan telah melaksanakan Sisdiknas.

Said yang juga Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU KUP berharap, PPN atas jasa pendidikan hanya dikenakan kepada sekolah bertaraf internasional yang umumnya memungut biaya ratusan juta per tahun. Sehingga, azas ability to pay dalam perpajakan Indonesia bisa dirasakan antara sekolah negeri dan sekolah swasta internasional.

"Mayoritas sekolah internasional tak masuk dalam koridor undang-undang (UU) terkait Sisdiknas. Ini nanti tetap akan dibahas lewat Panja RUU KUP antara kami dan pemerintah," kata Said kepada KONTAN, Jumat (3/9/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Meski demikian, pemerintah belum menyampaikan rencana tersebut ke DPR. Hanya, dugaan Said, besaran tarif 7 persen akan tercantum dalam aturan turunan UU KUP kelak, yakni peraturan pemerintah (PP). Tapi, pemerintah harus berkonsultasi dengan DPR terkait rencana itu.

Said memperkirakan, kebijakan PPN baru bisa diimplementasikan pada 2023. Dengan catatan, RUU KUP disahkan akhir tahun ini.

Baca juga: Sri Mulyani Atur Ulang Barang Bebas PPN, Ini Rinciannya

Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menyebutkan, dalam jangka menengah pendek, belum saatnya pemerintah menjadikan jasa pendidikan sebagai objek PPN. Sebab, kualitas dan sistem pendidikan masih rendah.

Berdasarkan US News & World Report 2021, Indonesia berada di peringkat 55 dari 73 negara di dunia dengan sistem pendidikan terbaik. Posisi Indonesia ini ada di bawah negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura yang ada di peringkat 19, Malaysia nomor 38, serta Thailand 46.

Makanya, dia meminta pemerintah tetap mengecualikan PPN jasa pendidikan. Soalnya, penghasilan yang didapat dari universitas swasta pun digunakan untuk membiayai tenaga pendidik yang pada akhirnya meningkatkan kualitas, memberikan ilmu, dan membangun koneksi internasional.

"Banyak negara yang jasa pendidikannya tidak kena PPN karena bagaimanapun juga, harus diingat Undang-Undang Dasar kita memberikan amanat untuk mencerdaskan bangsa yang merupakan tanggungjawab seluruh pihak, tidak hanya pemerintah," katanya.

Baca juga: Cara Bayar Pajak Kendaraan Online untuk Motor dan Mobil

Selain itu, selama ini pemerintah juga telah memungut penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari jasa pendidikan yang juga masuk ke dalam kas negara.
Bidik badan hukum

Pemerhati pendidikan sekaligus anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Doni Koesoema bilang, pemerintah harus memperjelas ruang lingkup jasa pendidikan, jika akan dipungut PPN.

"Jangan sampai salah sasaran, jangan sampai pendidikan yang harusnya nonprofit dikenakan pajak," ujarnya.

Doni juga menyarankan, sebaiknya pemerintah membidik pajak dari penyedia jasa pendidikan yang memiliki badan hukum perseroan terbatas (PT) atau perseroan komanditer (CV) lantaran mereka berorientasi profit.

Misalnya, kursus bahasa asing, platform belajar daring berbayar, bimbingan belajar yang bersifat profit, dan bisnis pendidikan dalam bentuk perusahaan terbatas.

"Sekali lagi, jangan salah sasaran (pengenaan PPN terhadap jasa pendidikan). Bukan sekolah-sekolah yayasan swasta atau yang dikelola oleh perkumpulan yang sifatnya nonprofit, tetapi yang bersifat profit. Ini adil," tegasnya. (Bidara Pink, Yusuf Imam Santoso | Noverius Laoli)

Baca juga: Simak Kriteria Rumah yang Bebas PPN

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Kebijakan PPN Jasa Pendidikan diingatkan agar tidak salah sasaran

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Sumber
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Belanja Online Dapat Diskon Rp 100.000 dari Pemerintah, Sudah Tahu?

Belanja Online Dapat Diskon Rp 100.000 dari Pemerintah, Sudah Tahu?

Earn Smart
Bank Mandiri Kucurkan Kredit Rp 2,45 Triliun ke Hutama Karya untuk Pembiayaan Proyek dan Mitra Kontraktor

Bank Mandiri Kucurkan Kredit Rp 2,45 Triliun ke Hutama Karya untuk Pembiayaan Proyek dan Mitra Kontraktor

Rilis
Sambut Delegasi G20, Sri Mulyani: Selamat Datang di Bali

Sambut Delegasi G20, Sri Mulyani: Selamat Datang di Bali

Whats New
Simak Cara Bayar PBB Online lewat Tokopedia dan m-Banking

Simak Cara Bayar PBB Online lewat Tokopedia dan m-Banking

Spend Smart
Sederet 5 Kilang Minyak Terbesar di Indonesia

Sederet 5 Kilang Minyak Terbesar di Indonesia

Whats New
Penutupan Kode Broker Dinilai Bisa Cegah Praktik Ikut-ikutan Jual-Beli Saham

Penutupan Kode Broker Dinilai Bisa Cegah Praktik Ikut-ikutan Jual-Beli Saham

Rilis
Nilai Ekspor Mi Instan Indonesia Capai 185 Juta Dollar AS hingga September 2021

Nilai Ekspor Mi Instan Indonesia Capai 185 Juta Dollar AS hingga September 2021

Whats New
Kemenperin: Indonesia Sudah Mampu Produksi Mesin Lokal yang Bermutu

Kemenperin: Indonesia Sudah Mampu Produksi Mesin Lokal yang Bermutu

Whats New
IHSG Ditutup di Zona Hijau, Investor Asing Borong ASII, BMRI, dan KLBF

IHSG Ditutup di Zona Hijau, Investor Asing Borong ASII, BMRI, dan KLBF

Whats New
PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Pengusaha: Pembatasan Harus Disesuaikan Daerah Masing-masing

PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Pengusaha: Pembatasan Harus Disesuaikan Daerah Masing-masing

Whats New
PIP Akan Perbanyak Agen Penyalur Pinjaman Ultramikro di Luar Jawa

PIP Akan Perbanyak Agen Penyalur Pinjaman Ultramikro di Luar Jawa

Whats New
Restrukturisasi Kredit Turun, OJK Minta Perbankan Tetap Lakukan Pencadangan

Restrukturisasi Kredit Turun, OJK Minta Perbankan Tetap Lakukan Pencadangan

Whats New
Ada Kewajiban Pajak atas Penghasilan dari Uang Kripto

Ada Kewajiban Pajak atas Penghasilan dari Uang Kripto

Whats New
Menko Airlangga Sebut RI Mampu Tangani Pandemi dan Pemulihan Ekonomi secara Seimbang

Menko Airlangga Sebut RI Mampu Tangani Pandemi dan Pemulihan Ekonomi secara Seimbang

Rilis
Gandeng TFAS dan Volta, SiCepat Ekspres Borong 10.000 Motor Listrik

Gandeng TFAS dan Volta, SiCepat Ekspres Borong 10.000 Motor Listrik

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.