SKK Migas Kawal Proses Alih Kelola WK Rokan, Pastikan Produksi Minyak Terjaga

KOMPAS.com – Wilayah Kerja (WK) Rokan yang berlokasi di Riau secara resmi mulai dikelola oleh PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Senin (9/8/2021).

PHR meneruskan kegiatan operasional di ladang minyak yang sebelumnya dikelola oleh PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) tersebut.

Kontrak pengelolaan WK Rokan oleh PT CPI berakhir pada Minggu (8/8/2021). Dua tahun sebelumnya, tepatnya pada 2018, Kementerian Energi dan dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan pengelolaan WK Rokan dalam kontrak baru diberikan kepada Pertamina.

Ignasius Jonan, yang menjabat sebagai Menteri ESDM saat itu, mengatakan bahwa Pertamina dinilai mampu memberikan penawaran pengelolaan WK Rokan yang lebih baik dibanding kontraktor eksisting. Selain teknis dan ekonomis, penilaian tersebut juga didasari pertimbangan lainnya.

Pertama, Pertamina memiliki resources dan pangsa pasar yang besar. Kedua, Pertamina dibangun untuk kepentingan bangsa Indonesia dalam menopang dan mendukung kegiatan produksi minyak dan gas (migas) di Indonesia.

Baca juga: WK Rokan Masih Jadi Andalan untuk Capai Produksi Migas Nasional 1 Juta Barrel Per Hari

Untuk mengawal transisi pengelolaan WK Rokan dari PT CPI kepada Pertamina, pemerintah menugaskan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Penunjukkan dilakukan pada saat Surat Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM ESDM Nomor 1923K/10/MEM/2018 tentang Persetujuan Pengelolaan dan Penetapan Bentuk dan Ketentuan-ketentuan Pokok Kontrak Kerja Sama atau Production Sharing Contract (PSC) di WK Rokan dikeluarkan.

Pentingnya mengawal transisi WK Rokan

Mengawal transisi pengelolaan WK Rokan menjadi penting karena wilayah tersebut merupakan penghasil minyak nomor dua di Indonesia setelah WK Cepu. Hingga saat ini, belum ada temuan lapangan yang menggeser posisi WK Rokan.

Jika menilik sejarahnya, kehadiran WK Rokan bermula pada Maret 1924. Saat itu, empat ahli geologi dari Standard Oil Company of California (Socal) datang ke Indonesia untuk mencari lapangan minyak. Sumatera dan Kalimantan menjadi wilayah yang disasar.

Pada 1930, untuk memulai kegiatan pencarian ladang minyak di Indonesia, Socal membentuk anak usaha bernama Nederlandsche Pasific Petroleum Maatschappij (NPPM). Lalu, Socal bekerja sama dengan Texaco untuk mengelola perusahaan dengan nama baru, yaitu California Texas Oil Company (Caltex) pada 1936.

Pencarian ladang minyak berbuah hasil dengan ditemukannya Lapangan Duri pada Maret 1941. Tiga tahun berselang, tepatnya Desember 1944, Lapangan Minas ditemukan. Kedua ladang minyak tersebut berlokasi di Kabupaten Rokan, Riau.

Baca juga: Jelang Alih Kelola, SKK Migas, Pertamina, dan Chevron Sambangi Kepala Daerah WK Rokan

Lapangan Minas yang mengandung minyak ringan mulai berproduksi pada 1951. Sementara, Lapangan Duri yang mengandung minyak berat baru mulai berproduksi pada 1958.

Kemudian, pada 1963, PT Caltex Pacific Indonesia resmi dibentuk untuk menggantikan perusahaan sebelumnya sekaligus menjadi cikal bakal perusahaan PT CPI.

Sebagai informasi, Lapangan Minas dan Duri yang saat ini disebut sebagai WK Rokan merupakan ladang minyak terbesar di Asia Tenggara. PT CPI melakukan sejumlah inovasi pemanfaatan teknologi selama mengelola WK Rokan.

Oleh sebab itu, selama 70 tahun, sejak mulai berproduksi pada 1951 hingga dialihkelola oleh PHR tahun ini, WK Rokan telah menghasilkan 11,6 miliar barrel minyak. Produksi minyak dari WK Rokan memberi kontribusi 46 persen terhadap total capaian produksi minyak secara nasional.

Salah satu inovasi yang dilakukan adalah penerapan teknologi injeksi uap, Duri Steam Fluid. Penerapan teknologi tersebut di ladang minyak merupakan yang pertama di Indonesia. Selain itu, Duri Steam Fluid menjadi injeksi uap terbesar di dunia.

Baca juga: SKK Migas: Insentif Hulu Migas Hasilkan Rp 41 Triliun ke Penerimaan Negara

PT CPI memulai pilot project injeksi uap di Lapangan Duri pada tahun 1975. Sepuluh tahun kemudian, teknologi ini diterapkan dalam skala besar.

Dibandingkan saat masih menggunakan teknologi konvensional, produksi minyak dari Lapangan Duri meningkat lima kali lipat setelah menggunakan teknologi injeksi uap tersebut.
Pada 1994, Lapangan Duri mampu memproduksi hingga 300.000 barrel minyak per hari (BOPD).

Sebelumnya, produksi minyak paling banyak dari lapangan tersebut hanya sekitar 65.000 BOPD. Penerapan teknologi ini secara tidak langsung membuat produksi minyak nasional meningkat.

Pengembangan lapangan-lapangan baru di WK Rokan juga terus dilakukan. Seiring dengan perkembangan WK Rokan, teknologi baru juga diterapkan untuk mengawal produksi minyak.
Salah satunya, sistem digital untuk mengawasi operasional yang bernama SCADA. Sistem tersebut dapat meminimalisasi potensi kehilangan produksi minyak hingga 40 persen.

Langkah strategis SKK Migas kawal transisi WK Rokan

DOK. SKK Migas SKK Migas memastikan produksi minyak tidak turun drastis dan investasi tetap berjalan selama masa transisi.

Selama masa transisi, SKK Migas harus memastikan kegiatan investasi tidak berhenti dan produksi minyak eksisting tidak menurun drastis selama masa transisi.

“Ini kebutuhan mendesak. Kalau produksi menurun, maka usaha peningkatan produksi pada tahun-tahun mendatang akan sulit dilakukan dan akan mengganggu capaian target 1 juta BOPD dan 12 miliar standar kaki kubik per hari (MMSCFD) gas pada tahun 2030,” kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (3/9/2021).

Baca juga: Perdana, Pertamina Kapalkan 350.000 Barrel Minyak dari WK Rokan

Terdapat dua langkah strategis yang dilakukan SKK Migas dalam mengawal transisi pengelolaan WK Rokan. Pertama, menyusun head of agreement (HoA), yang ditandatangani oleh pihak SKK Migas dan PT CPI pada Selasa (29/9/2020).

HoA tersebut dibuat untuk memberikan jaminan pengembalian investasi kepada PT CPI atas kegiatan investasi yang akan dilakukan di akhir masa kontrak. Dalam HoA tersebut PT CPI berkomitmen melakukan pemboran 103 sumur pengembangan hingga akhir masa kontrak pada 8 Agustus 2021.

Kedua, SKK Migas memfasilitasi diskusi antara PT CPI dan PHR agar alih kelola berjalan lancar. Diskusi tersebut bertujuan agar PT CPI dapat mengomunikasikan data terkait WK Rokan yang dapat digunakan PHR untuk melanjutkan pengelolaan.

Agar transisi pengelolaan berjalan lebih efektif, Tim Alih Kelola WK Rokan yang terdiri dari SKK Migas, PHR, dan PT CPI dibentuk. Pimpinan SKK Migas, PHR, dan CPI didapuk menjadi pengarah dan penasihat tim tersebut.

Deputi Perencanaan SKK Migas saat itu, yakni Jaffee A Suardin, ditunjuk sebagai ketua tim. Rapat koordinasi antara PT CPI dan PHR yang diselenggarakan secara mingguan dipimpin oleh Wakil Kepala SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman.

Baca juga: Transisi Blok Rokan, Ini yang Dilakukan SKK Migas

Rapat koordinasi membahas sembilan isu utama, yakni migrasi data dan operasional, pemboran sumur, pengadaan chemical enhanced oil recovery (EOR), serta manajemen kontrak-kontrak pendukung kegiatan operasi, pengadaan listrik.

Kemudian, dibahas pula soal tenaga kerja, pengalihan teknologi informasi, perizinan dan prosedur operasi, serta pengelolaan lingkungan. Kesembilan isu tersebut dipantau secara intensif oleh Tim Alih Kelola WK Rokan.

Libatkan perusahaan dan tenaga kerja lokal

Salah satu upaya penting dalam menahan penurunan produksi migas pada masa transisi adalah percepatan pengadaan kebutuhan barang dan jasa guna memenuhi target pengeboran sumur yang telah ditetapkan.

Untuk memaksimalkan manfaat hulu migas bagi bangsa dan negara, SKK Migas berkomitmen mengawal agar kegiatan operasional WK Rokan harus mengutamakan penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri.

“Kami berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi perusahaan lokal serta tenaga kerja dalam negeri,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Pengendalian Pengadaan SKK Migas Rudi Satwiko seperti diberitakan Kompas.com, Kamis (29/4/2021).

Baca juga: SKK Migas Sebut Ada 100 Anjungan Migas Lepas Pantai yang Sudah Tak Beroperasi

Kepala Divisi Pengelolaan Barang dan Jasa SKK Migas Widi Santuso menambahkan, pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan WK Rokan disuplai sepenuhnya oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri. Selain itu, melibatkan tenaga kerja lokal. Hal ini dapat turut menggerakkan roda perekonomian dalam negeri, terutama di masa pandemi.

Berkaitan dengan hal tersebut, SKK Migas mengawal penyelesaian transisi kontrak penyediaan barang dan jasa di WK Rokan. Salah satunya, kontrak yang menyetujui keberlanjutan program vendor lokal atau local business development (LBD).

Sebagai informasi, LBD diluncurkan pertama kali oleh PT CPI pada 2001. Program ini bertujuan untuk membina serta meningkatkan potensi bisnis koperasi dan perusahaan kecil lokal melalui berbagai program. Program tersebut meliputi kemitraan, pembukaan lapangan kerja dan akses bisnis, serta pengembangan usaha kecil menengah (UKM) lokal.

Dengan dikelolanya WK Rokan oleh perusahaan plat merah yang dibangun untuk menopang dan mendukung kegiatan migas di Indonesia, SKK Migas berharap keterlibatan LBD dapat meningkat. Untuk diketahui, saat ini, terdapat 699 LBD di 14 wilayah ring 1 WK Rokan.

Baca juga: Sinergi dengan PLN, Pertamina Pastikan Pasokan Listrik WK Rokan Pasca Alih Kelola Terpenuhi

Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya SKK Migas Erwin Suryadi menjelaskan bahwa kontrak pengadaan barang dan jasa ke LBD sangat besar.

“Berdasarkan data SKK Migas, terdapat 5.055 kontrak LBD per Mei 2021. Kontrak ini telah menyerap 40.400 tenaga kerja lokal,” katanya.

DOK. PGN SKK Migas memastikan produksi minyak tidak turun drastis dan investasi tetap berjalan selama masa transisi.

Transisi berjalan mulus

Proses transisi yang berjalan secara intensif selama dua tahun akhirnya membuahkan hasil yang baik. Menjelang alih kelola, SKK Migas yang ditugaskan untuk memimpin alih kelola dapat memastikan bahwa proses transisi WK Rokan dari CPI ke PHR berjalan mulus. Sejumlah isu utama yang dibahas pun dapat terselesaikan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Dwi saat memimpin rapat steering committee terakhir menjelang alih kelola. Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh manajemen SKK Migas, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dan Presiden Direktur PT CPI Albert Simandjuntak.

Dwi mengatakan bahwa model alih kelola yang dirancang SKK Migas untuk WK Rokan dinilai sebagai yang terbaik. Dengan begitu, model tersebut juga akan dijadikan acuan oleh SKK Migas untuk mengawal alih kelola WK lain.

Baca juga: Gelar Town Hall Meeting, Pertamina Sambut 2.689 Perwira Baru dari WK Rokan

“Keberhasilan dari model transisi WK Rokan melalui HoA dapat menjadi contoh yang dapat diimplementasikan pada alih kelola berikutnya di Indonesia,” ujarnya.

Sementara, Nicke mengatakan, pengelolaan WK Rokan oleh Pertamina sebagai badan usaha milik negara (BUMN) akan memberikan manfaat lebih luas bagi negara. Alih kelola ini sekaligus memperkuat Pertamina sebagai lokomotif pembangunan nasional.

"Ini transisi yang paling smooth bagi Pertamina. Semua berjalan dengan baik hingga hari-hari terakhir menjelang alih kelola. Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada SKK Migas dan PT CPI atas kerja sama yang berjalan baik selama lebih kurang dua tahun ini,” lanjut Nicke.

Pada kesempatan tersebut, Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno menekankan agar keberhasilan transisi ini untuk kemudian dapat dilanjutkan juga dengan baik oleh PHR.

“Kami berharap agar PHR dapat melaksanakan apa yang sudah dirintis dan direncanakan,” katanya.

Sesuai dengan HoA, PT CPI merealisasikan pengeboran 103 sumur di WK Rokan untuk mempertahankan tingkat produksi minyak hingga akhir masa kontrak. Ia berharap, PHR dapat melanjutkan menjaga produksi minyak dengan mengebor 161 sumur pada 2021.

“Dengan demikian, prognosis jumlah produksi WK Rokan dapat mencapai angka 166.000 BOPD di atas target APBN 2021 sebesar 165.000 BOPD,” jelas Julius.

Selesainya sembilan isu utama

Dalam kurun Agustus hingga Desember 2021, PHR berencana melakukan pemboran 161 sumur baru di WK Rokan, termasuk sisa sumur dari komitmen operator sebelumnya.

Untuk merealisasikan target tersebut, SKK Migas bersama PHR telah melakukan beberapa upaya, seperti mengawal persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) untuk Lapangan Bekasap.

Baca juga: SKK Migas Mulai Eksplorasi Migas di Lamongan

Kemudian, mempercepat proses pengadaan rig dan jasa pengeboran berkelanjutan dari PT CPI ke PHR, serta proses transfer material pengeboran dengan sistem mirroring contract.

Saat ini, SKK Migas dan PHR juga mulai merinci rencana kegiatan yang akan dilakukan pada 2022. Salah satunya adalah melakukan pengeboran 500 sumur.

Sementara itu, migrasi data teknis serta operasi dapat diselesaikan setelah PT CPI dan PHR menandatangani berita acara. Adapun studi terkait chemical EOR juga dapat diselesaikan lebih cepat.

Kemudian, manajemen kontrak yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan operasi telah diselesaikan. Tahapan itu termasuk melakukan mirroring kontrak sebelumnya atas barang dan jasa yang dibutuhkan.

Pengadaan listrik dan uap yang menjadi salah satu isu penting juga telah mendapat solusi terbaik setelah Pertamina bekerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Kedua BUMN telah menandatangani kontrak pengadaan listrik, termasuk kontrak pengadaan gas yang digunakan untuk mendukung operasional pembangkit.

DOK. Pertamina Pertamina pastikan pasokan listrik dan uap pasca alih kelola WK Rokan aman.

Selain itu, isu ketenagakerjaan juga telah diselesaikan. Sebagian besar pekerja PT CPI telah ditransfer ke PHR. Begitu pula perizinan dan prosedur operasi.

Isu terakhir, yakni lingkungan, juga sudah dapat mencapai kesepakatan sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

Baca juga: SKK Migas Tancap Gas Kejar Target Produksi Minyak 1 Juta Barel per Hari di 2030

Dengan keberhasilan transisi tersebut, Pertamina resmi mengelola WK Rokan secara tepat waktu mulai pukul 00.01 WIB pada Senin (9/8/2021).

SKK Migas serta PHR optimis bahwa penerimaan negara dan kontribusi WK Rokan terhadap perekonomian nasional, khususnya di Provinsi Riau, tetap terjaga serta target 1 juta BOPD dan 12 BSCFD gas pada 2030 akan tercapai.