Ke Jepang, Menhub Nego Proyek MRT Fase 2 agar Tak Kemahalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bertolak ke Jepang untuk melakukan sejumlah pertemuan terkait beberapa kelanjutan proyek infrastuktur di Indonesia, termasuk MRT Jakarta.

Pada proyek MRT Fase 2, masih ada permasalahan pada harga penawaran yang terlalu tinggi dari kontraktor Jepang.

Untuk itu, Budi Karya meminta pihak Jepang untuk melakukan penyesuaian harga dengan nilai yang adil dan wajar agar pembangunan fisik segera dapat dilanjutkan.

Baca juga: PT KAI Sebut RI Belum Bayar Modal Awal Proyek Kereta Cepat Rp 4,3 Triliun ke China

“Saya berharap kedatangan saya ke Jepang dapat membawa hasil baik, bermanfaat dan khususnya dapat mengatasi beberapa kendala yang terjadi, mendorong proses sekaligus percepatan pembangunan proyek infrastruktur transportasi Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (5/9/2021).

Dalam lawatan kali ini, Budi Karya mendarat di Tokyo pada Minggu (5/9/2021) disambut oleh Dubes Jepang. Kunjungan kerja akan berlangsung hingga Rabu (8/9/2021) mendatang.

Sederet proyek yang dibahas Menhub di Jepang

Selain MRT Jakarta Fase 2, Budi Karya juga bermaksud membahas sejumlah proyek pembangunan infrastuktur lain yang dikerjasamakan kedua negara yakni KA Makassar-Parepare, Pelabuhan Patimban, dan Proving Ground BPLJSKB Bekasi.

“Kami ingin melakukan pertemuan Government to Government (G to G) dengan Pemerintah Jepang sehingga akan lebih memuluskan dan mempercepat kerja sama Government to Business (G to B) maupun Business to Business (B to B) dalam empat proyek pembangunan infrastruktur transportasi yang di kerjasamakan oleh kedua negara,” katanya.

Baca juga: Ini Penjelasan KCIC soal Keterlambatan Setoran Modal Proyek Kereta Cepat

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur nasional termasuk transportasi, dia menginginkan proyek kerja sama kedua negara ini dapat terus dipercepat dan berjalan sesuai dengan rencana.

Ia berharap, Pemerintah Jepang dapat ikut mendorong perusahaan dan konsorsium Jepang yang berpartisipasi dalam proyek untuk lebih serius berkomitmen dalam menyelesaikan pembangunan proyek sesuai yang diharapkan.

Selain itu, ia juga mendorong Pemerintah Jepang untuk mengajak lebih banyak lagi perusahaan asal Jepang untuk mengikuti proses tender beberapa proyek pembangunan infrastuktur transportasi di Indonesia.

Persoalan di Pelabuhan Patimban dan proyek lainnya

Budi Karya menjelaskan, dari keempat proyek yang dikerjasamakan dengan Jepang, dua diantaranya masih perlu didorong keseriusan, komitmen dan upaya keras pihak Jepang, untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.

Sementara dua proyek lainnya tengah berproses dan diharapkan akan dapat terus berjalan sesuai rencana dan harapan.

Pada proyek Pelabuhan Patimban misalnya, Pemerintah Indonesia mendorong Pemerintah Jepang untuk ikut mempercepat pembentukan konsorsium Jepang-Indonesia.

Konsorsium tersebut dibentuk dalam pengoperasian Car Terminal dan Container Terminal di Pelabuhan Patimban, yaitu antara PT Pelabuhan Patimban Internasional dan Toyota Tsusho Corporation yang saat ini masih dalam proses negosiasi.

Baca juga: Termasuk KA di Bali, Ini Daftar Proyek Strategis Nasional Kereta Api

Selain itu, Budi Karya juga akan secara khusus mengupayakan kenaikan TKDN Indonesia pada proyek Pelabuhan Patimban yang dikerjasamakan dengan Jepang.

Sementara, Indonesia menyambut baik ketertarikan Jepang untuk berpartisipasi dalam proyek KPBU pembangunan Proving Ground di Bekasi.

Saat ini proyek tersebut tengah dalam proses pelelangan, dimana ada terdapat perusahaan asal Jepang yang mengikuti lelang tersebut. Pemerintah Indonesia terus berharap akan terdapat perusahaan asal Jepang lainnya sehingga kompetisi dan proses lelang dapat menghasilkan yang terbaik.

Untuk pembangunan proyek Pelabuhan Patimban dan Proving Ground Bekasi, Budi Karya juga akan menjajaki untuk mendapatkan dukungan sumber pembiayaan dengan biaya yang kompetitif dan mampu memberikan bunga pinjaman yang rendah baik melalui investor maupun dari lembaga keuangan Jepang.

Kemudian, pada proyek Kereta Api Makassar-Parepare sudah berjalan sesuai rencana dan saat ini tengah dalam proses menuju Financial Close. Proyek ini terbagi menjadi 5 segmen, dan di antaranya diproyeksikan sudah akan dapat beroperasi di akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022.

Baca juga: Daftar Pembangunan 8 Bandara yang Masuk Proyek Strategis Nasional

Pemerintah Indonesia membutuhkan dukungan Jepang dalam pengoperasiannya secara penuh dan ideal. Karena itu, Budi Karya juga akan memanfaatkan kesempatan kunjungan untuk mencari informasi mengenai kemungkinan pemberian hibah lokomotif dan gerbong kereta dari Jepang.

“Kami meyakini kelanjutan kerja sama kedua negara sangat penting dan bermanfaat untuk memperkuat hubungan kerja sama dan meningkatkan hubungan ekonomi yang selama ini sudah berjalan dengan baik, khususnya dalam ikut membantu upaya pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi ini,” ujarnya.