Karsino Miarso
Praktisi dan konsultan pajak

Pernah meniti karier di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sekarang bernaung di MUC Consulting sebagai Tax Partner sekaligus Director MUC Tax Research Institute.

Menyoal Perluasan Basis Pajak: Penurunan Treshold PPN vs PPh Final UMKM

Kompas.com - 08/09/2021, 11:26 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Reformasi itu mulai dari meningkatkan kualitas pelayanan dan pemeriksaan, memperbaiki sistem administrasi, hingga memberikan beragam insentif dan bahkan pengampunan (dari sunset policy hingga tax amnesty).

Hasilnya positif. Jumlah pembayar pajak bertambah, tingkat kepatuhan meningkat, dan nominal penerimaan negara semakin bertambah setiap tahunnya.

Hanya saja, semua itu belum cukup efektif mengatasi persoalan penerimaan pajak yang semakin jauh dari target.

 

Dalam rangka mengendalikan pandemi Covid-19, pemerintah menggelontorkan berbagai insentif fiskal dan bantuan sosial.

Kebijakan itu patut diapresiasi meskipun menambah berat beban pencapaian target penerimaan pajak tahun ini dan mungkin untuk beberapa tahun ke depan.

Menyoal threshold PPN

Bank Dunia dalam laporannya Indonesia Economics Prospect edisi Juni 2021 menawarkan sejumlah resep untuk mengatasi ”komorbid” perpajakan Indonesia.

Salah satu tawaran resep itu adalah pemangkasan threshold peredaran usaha pengusaha kena pajak pertambahan nilai (PPN), yang selama ini dipatok Rp 4,8 miliar setahun.

Secara umum, pengusaha kena pajak (PKP) dengan omzet lebih dari Rp 4,8 miliar setahun terkena kewajiban membayar PPN 10 persen untuk transaksi di dalam negeri, sessuai peraturan perundangan yang sekarang berlaku.

Ketentuan ini mengatur juga bahwa pengusaha dengan omzet sampai Rp 4,8 miliar masih digolongkan sebagai Pengusaha Kecil yang tidak dibebani kewajiban untuk memungut dan menyetor PPN atas penjualannya.

Baca juga: Sri Mulyani Atur Ulang Barang Bebas PPN, Ini Rinciannya

Threshold tersebut selama ini juga dijadikan dasar untuk mendefinisikan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang wajib membayar Pajak Penghasilan (PPh) bersifat final sebesar 0,5 persen.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Membangun Bisnis dari Potensi Alam Indonesia

Membangun Bisnis dari Potensi Alam Indonesia

Earn Smart
Cari Link Daftar Beli Pertalite? Klik subsiditepat.mypertamina.id

Cari Link Daftar Beli Pertalite? Klik subsiditepat.mypertamina.id

Spend Smart
Mewaspadai Volatilitas Aliran Modal Asing

Mewaspadai Volatilitas Aliran Modal Asing

Whats New
Ini Cara Mengajukan KPR untuk Pekerja Infomal yang Tak Miliki Slip Gaji

Ini Cara Mengajukan KPR untuk Pekerja Infomal yang Tak Miliki Slip Gaji

Whats New
Jutaan Hektar Hutan RI Habis Dibabat secara Ilegal untuk Sawit

Jutaan Hektar Hutan RI Habis Dibabat secara Ilegal untuk Sawit

Whats New
Bukalapak Targetkan Pertumbuhan Pendapatan Rp 3 Triliun pada 2022

Bukalapak Targetkan Pertumbuhan Pendapatan Rp 3 Triliun pada 2022

Whats New
China Longgarkan Kebijakan Zero Covid-19, Disneyland Shanghai Kembali Beroperasi Mulai Besok

China Longgarkan Kebijakan Zero Covid-19, Disneyland Shanghai Kembali Beroperasi Mulai Besok

Whats New
BEI Angkat Iman Rachman Jadi Direktur Utama

BEI Angkat Iman Rachman Jadi Direktur Utama

Whats New
Warga Resah Ada Larangan HP di SPBU, Pertamina: Enggak Wajib Pakai Aplikasi MyPertamina, Cukup Tunjukkan QR Code

Warga Resah Ada Larangan HP di SPBU, Pertamina: Enggak Wajib Pakai Aplikasi MyPertamina, Cukup Tunjukkan QR Code

Whats New
Rupiah dan IHSG Ditutup Melemah di Sesi I Perdagangan

Rupiah dan IHSG Ditutup Melemah di Sesi I Perdagangan

Whats New
Alfamart Gelar Promo Minyak Goreng, Dijual Mulai dari Rp 20.500 Per Liter

Alfamart Gelar Promo Minyak Goreng, Dijual Mulai dari Rp 20.500 Per Liter

Spend Smart
Pertamina Siapkan Gerai Pendaftaran di SPBU bagi Masyarakat yang Tak Punya MyPertamina

Pertamina Siapkan Gerai Pendaftaran di SPBU bagi Masyarakat yang Tak Punya MyPertamina

Whats New
Harga Cabai Merah Keriting Naik, Berikut Daftar Harga Pangan di Jakarta Hari Ini

Harga Cabai Merah Keriting Naik, Berikut Daftar Harga Pangan di Jakarta Hari Ini

Spend Smart
Cek Tarif Tol Bandara Juanda Terbaru dan Sistem Pembayarannya

Cek Tarif Tol Bandara Juanda Terbaru dan Sistem Pembayarannya

Spend Smart
Sri Mulyani Sedih, dari Luasnya Hutan RI, Negara Cuma Dapat Rp 5 Triliun

Sri Mulyani Sedih, dari Luasnya Hutan RI, Negara Cuma Dapat Rp 5 Triliun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.