Karsino Miarso
Praktisi dan konsultan pajak

Pernah meniti karier di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sekarang bernaung di MUC Consulting sebagai Tax Partner sekaligus Director MUC Tax Research Institute.

Menyoal Perluasan Basis Pajak: Penurunan Treshold PPN vs PPh Final UMKM

Kompas.com - 08/09/2021, 11:26 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Karenanya, alangkah baiknya jika pemangkasan threshold PPN diimbangi dengan kebijakan lain yang lebih mencerminkan keadilan agar tidak mematikan UMKM. Sejumlah kebijakan bisa dilakukan untuk itu.

Pertama, tarif efektif PPN untuk UMKM seyogyanya dibuat sekitar 0,5 persen atau 1 persen dari harga jual. Ini akan sangat membantu meringankan beban ekonomi rumah tangga dan pelaku UMKM.

Kedua, tidak perlu lagi ada kebijakan PPh final 0,5 persen untuk UMKM, mengingat penerapannya selama ini tidak mempertimbangkan PTKP.

Logikanya, kebanyakan pelaku UMKM di Indonesia adalah orang pribadi yang penghasilan netto-nya di bawah PTKP.

Baca juga: Usaha Bangkrut Akibat Pandemi, Bagaimana Status NPWP Saya?

Adapun pelaku usaha non-UMKM dengan peredaran bruto di atas threshold tetap dikenakan PPh maupun PPN bertarif normal, serta wajib melakukan pembukuan.

Artinya, PPh dikenakan atas laba bersih, sedangkan PPN menggunakan mekanisme normal yang memperhitungkan pajak keluaran dan pajak masukan.

Bagaimana dengan pelaku UMKM berbadan hukum yang bakal ikut menikmati bebas PPh final?

Sebenarnya itu masih cukup fair. Anggap saja itu sebagai insentif pajak yang tergantikan dengan setoran PPN.

Masih ada ruang bagi pemerintah untuk mempertimbangkannya mengingat saat ini pembahasan revisi undang-undang perpajakan menggunakan skema omnibus law masih berlangsung di parlemen.

Intinya, perluasan basis pajak perlu didorong melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi, serta penyederhanaan sistem perpajakan, tetapi juga tetap menjunjung nilai keadilan.

Baca juga: Naskah Lengkap RUU KUP

Upaya perluasan basis pajak seharusnya lebih menyasar ke aktivitas dan transaksi ekonomi di sektor-sektor yang selama ini belum masuk radar sistem perpajakan (shadow economy).

Lalu, yang tidak kalah penting adalah kepastian hukum, kemudahan perizinan, jaminan keamanan, dan keberlangsungan usaha.

Tidak mudah memang memenuhi semua harapan tersebut, tetapi itu juga bukan hal yang mustahil.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.