Kompas.com - 08/09/2021, 13:06 WIB
Ilustrasi pendidikan sebelum pandemi DOK. SINAR MASIlustrasi pendidikan sebelum pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa pendidikan termasuk sekolah sebesar 7 persen dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, saat ini pemerintah masih fokus dalam menangani pandemi serta fokus memulihkan ekonomi.

“Saat ini kita tidak membicarakan lagi bagaimana menaikan pajak apalagi memajaki jasa pendidikan, memang betul saat ini (pajak pendidikan) sedang dibahas RUU KUP bersama DPR, tetapi fokusnya adalah menyiapkan landasan pendidikan yang lebih adil dan menyiapkan administrasinya untuk diterapkan pasca pandemi,” kata Yustinus dalam B-Talk Kompas tv, Selasa (7/9/2021).

Baca juga: Faisal Basri Tolak Pajak Sektor Pendidikan

Selain itu, ia menyampaikan saat ini pemerintah lebih fokus untuk meningkatkan anggaran pendidikan, termasuk infrastruktur, dukungan pos, pulsa dan lainnya, agar kegiatan belajar dan mengajar tetap dilakukan dengan baik di masa pandemi Covid-19.

Yustinus menegaskan pemerintah memastikan wacana penerapan pajak pendidikan masih sangat jauh serta sangat hati-hati dalam mendengarkan masukan dari banyak pihak, juga sasarannya akan sangat fokus dan terbatas.

“Lebih penting lagi kami bukan fokus dalam mengenakan pajaknya, namun lebih dalam urusan administrasi dan mendorong agar lembaga pendidikan taat atau komitmen dalam pendidikan nirlaba tersebut,” ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: PPN Pendidikan, Kesehatan, Asuransi, Itu Sudah di Luar Akal Sehat...

Lebih lanjut, Yustinus bilang, penerapan pajak pendidikan dalam RUU KUP ini, pemerintah tidak mempunyai intensi untuk menerapkan pajak pada pendidikan tersebut, melainkan ingin menerapkan keadilan. Jika ada jasa pendidikan yang tidak afirmatif pada misi nirlaba tersebut, maka akan didorong.

Ia mencontohkan, jika ada lembaga pendidikan yang mengafirmasi beasiswa untuk pelajar tidak mampu, dan juga memberikan subsidi silang untuk pendidikan di daerah tertinggal, maka akan di dorong dan dikenakan pengecualian pajak.

“Itulah yang sedang didiskusikan saat ini,” pungkasnya.

Baca juga: PPN Jasa Pendidikan 7 Persen Jangan Salah Sasaran

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Masih fokus pulihkan ekonomi, pajak pendidikan akan berlaku pasca pandemi Covid-19

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Sumber
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.