Dorong Pemulihan Ekonomi, Kemenhub Pastikan Angkutan Laut Perintis Tetap Beroperasi Saat Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan angkutan laut perintis tetap beroperasi di tengah masa pandemi Covid-19 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Hal ini sebagai upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional, sembari memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Pelaksanaan mekanismenya mengacu pada Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 59 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Laut pada masa pandemi Covid-19.

Baca juga: Dorong Kinerja Industri Asuransi Jiwa, AAJI Lakukan Transformasi

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Mugen S Sartoto mengatakan, angkutan laut perintis merupakan angkutan di perairan pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan laut komersial.

Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis.

Ia bilang, pelayanan angkutan laut perintis sangat dibutuhkan masyarakat, terutama yang berada di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.

"Angkutan laut perintis ini telah beroperasi selama puluhan tahun secara konsisten sebagai bentuk kehadiran negara dalam membantu mobilitas penumpang dan barang, serta perekat atau penghubung pulau-pulau di Indonesia,” ujar Mugen dalam keterangan tertulis, Kamis (9/9/2021).

Baca juga: Cara Daftar Vaksinasi Covid-19 di Bandara Soekarno-Hatta

Mugen menambahkan, Ditjen Perhubungan Laut sepanjang 2021 telah mengoperasikan kapal perintis sebanyak 118 trayek pada 42 pelabuhan pangkal, yang tersebar di 21 provinsi di Indonesia dan melayani lebih dari 500 pelabuhan singgah.

Agar layanan angkutan laut perintis semakin optimal, terdapat beberapa hal yang harus diprioritaskan dan disinergikan antara kementerian/lembaga.

Di antaranya yakni pengelolaan yang berkelanjutan dan harmonisasi dengan kementerian/lembaga lainnya dalam mendukung terwujudnya keselamatan maritim.

Selain itu, memprioritaskan dan menyinergikan infrastruktur dari fasilitas pelabuhan singgah, pengawakan, dan kompetensi kru kapal perintis.

Lalu terkait pengenaan tarif penumpang dan barang, pengaturan dan formulasi dalam pemberian kuota BBM subsidi, serta keteraturan dan kepastian jadwal perintis.

Baca juga: Pengembangan Produk Jadi Strategi Semen Indonesia Dongkrak Penjualan Domestik

Kemudian memperhatikan pemasaran layanan angkutan laut perintis pada masing-masing pemerintah daerah, optimasi rute angkutan laut perintis dan integrasi dengan rute angkutan kapal PSO juga kapal tol laut, serta penerapan syarat perjalanan dan protokol kesehatan.

Mugen menekankan, semangat meningkatan layanan angkutan laut perintis perlu terus didorong.

Oleh sebab itu Kemenhub akan melakukan evaluasi yang berkesinambungan atas pelaksanaan penyelenggaraan angkutan laut perintis yang telah ada.

Menurut dia, evaluasi turut dilakukan dengan mendengarkan masukan dari para pengguna layanan, yang kemudian perlu tindaklanjuti dengan cepat agar manfaat pengoperasian kapal perintis dapat dirasakan oleh masyarakat dengan maksimal.

Baca juga: Bank Mandiri Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI Hanya 3,69 Persen pada 2021

"Saya berharap, kegiatan angkutan laut perintis bisa menjadi wadah yang efektif dalam mempertemukan antara kebutuhan layanan angkutan laut perintis dari daerah-daerah dengan kebijakan Kemenhub, sehingga konektivitas transportasi dapat terjaga atau bahkan ditingkatkan," pungkas Mugen.