Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

15,3 Juta UMKM Sudah Gabung Ekosistem Digital

Kompas.com - 11/09/2021, 18:19 WIB
Elsa Catriana,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) terbukti telah mengakselerasi UMKM untuk tergabung kedalam ekosistem digital.

Kementerian Koperasi dan UKM mencatat, per Juli 2021 sudah ada sebanyak 15,3 juta UMKM yang melakukan digitalisasi. Angka tersebut mencapai 23,9 persen dari total UMKM di Indonesia.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pemerintah telah menargetkan UMKM yang masuk ke dunia digital pada 2024 mencapai 30 juta UMKM.

Baca juga: BLT UMKM Tahap 2 Sudah Disalurkan, Simak Cara Mencairkan BPUM 2021 Ini agar Tak Antre

"Jadi selain untuk meningkatkan omzet para UMKM di tengah melemahnya daya beli masyarakat, kami juga ingin meningkatkan UMKM go digital serta penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran yang modern saat ini," ujar Teten dalam siaran resminya, dikutip Sabtu (11/9/2021).

Menurut Teten, berbagai riset telah membuktikan bahwa UMKM yang bertransformasi ke dunia digital memiliki ketahanan yang lebih stabil, efisien, dan mengalami peningkatan omzet.

Hal ini sekaligus penegasan bahwa penggunaan adaptasi teknologi dan inovasi menjadi keniscayaan bagi UMKM untuk masa mendatang.

Melalui sinergi bersama antara pemerintah baik pusat atau daerah, Bank Indonesia (BI), BUMN, swasta, dan masyarakat, Teten yakin bahwa Indonesia akan menjadi negara yang kokoh dan mandiri ke depannya.

"Sinergi dan kolaborasi pemerintah, BI, BUMN, swasta, dan lainnya harus menjadi gerakan bersama di seluruh Indonesia. Mari kita rawat optimisme demi perekonomian yang kokoh dan mandiri," kata Teten.

Sementara itu, Deputi Gubernur BI Doni Primanto Joewono mengatakan, melalui digitalisasi, sebanyak 20 persen UMKM binaan BI mengalami peningkatan penjualan di masa pandemi. Selain itu, lebih dari 50 persen UMKM tersebut telah berorientasi ekspor.

"Program digitalisasi yang kami lakukan itu secara end to end dan bersinergi dengan berbagai pihak. Kita dorong terus digitalisasi UMKM dari hulu ke hilir," ungkap Doni.

Beberapa program yang dilakukan oleh BI di antaranya adalah e-producing melalui digital farming yakni pemanfaatan teknologi dalam mendukung proses produksi pertanian.

Baca juga: Menyoal Perluasan Basis Pajak: Penurunan Treshold PPN vs PPh Final UMKM

Kedua, program yang dilakukan adalah mendorong on boarding UMKM ke platform penjualan digital. Ketiga, e-financing bagi UMKM agar mendapatkan opsi pembiayaan salah satunya dengan kolaborasi antara bank dan fintech.

"Terakhir yang paling penting digital payment melalui opsi alat pembayaran digital yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal yaitu QRIS. Beberapa program ini pada akhirnya kita harapkan dapat mencatatkan torehan positif bagi UMKM," ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan, pemanfaatan digitalisasi menjadi keharusan bagi UMKM di Lampung. Pasalnya, berdasarkan survei BI terhadap 2.970 responden, sebanyak 70,3 persen UMKM yang memanfaatkan platform digital mampu bertahan di tengah kondisi pandemi Covid-19.

"Provinsi Lampung telah memberdayakan 192.234 UMKM yang tersebar di 15 kabupaten/kota di Lampung. Program yang dilakukan antara lain pendampingan dan kemitraan, penguatan kelembagaan, fasilitasi pembiayaan, jaringan usaha, dan pemasaran berbasis digital. Hal inilah yang kami lakukan untuk mengembangkan UMKM di Lampung," pungkas Arinal.

Baca juga: Kemenkop UKM Gelar UKM Festival 2021, Dorong Terciptanya UMKM PLUT Go Digital Dan Go Global

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com