Pemerintah Diminta Tak Paksakan Energi Terbarukan, Apa Alasannya?

Kompas.com - 11/09/2021, 20:19 WIB
Sumber energi terbarukan: Panel Surya dan Energi Angin shutterstockSumber energi terbarukan: Panel Surya dan Energi Angin

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta untuk tidak memaksakan penerapan energi baru dan terbarukan (EBT) menjadi energi primer. Indonesia dinilai belum mampu menerapkan karena adanya potensi membebani negara bila bauran EBT dipaksakan.

Seperti informasi, pemerintah tengah mengejar target 23 persen bauran EBT pada 2025 dengan mempersiapkan dua payung hukum, yakni Rancangan Undang-undang tentang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) dan revisi Permen ESDM Nomor 49/2018 terkait Penggunaan Sistem PLTS Atap.

Peneliti Institute of Development and Economics Finance (Indef) Abra Tallatov menilai, proyek EBT akan berpengaruh besar pada fiskal karena negara akan menanggung beban besar untuk listrik dari sumber itu. Padahal pemerintah saat ini tengah menghadapi normalisasi defisit fiskal akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: PLTS Akan Jadi Tulang Punggung Pengembangan EBT

Pada tahun depan defisit fiskal memang masih diperbolehkan lebih dari 3 persen, namun mulai 2024 defisit fiskal harus kembali di bawah 3 persen. Di sisi lain, APBN juga menghadapi beban tambahan sebagai dampak dari berlarutnya pandemi Covid-19.

Pembahasan RAPBN tahun depan saja, lanjutnya, pemerintah dan DPR telah berdebat panas mengenai realokasi anggaran mana saja yang dianggap mendesak sekaligus anggaran untuk bantalan sosial.

“Tentu ini akan menjadi perdebatan serius juga ke depan, artinya nanti akan ada pos-pos belanja lain yang harus dikorbankan dan dialihkan untuk menutup anggaran pengembangan EBT ini," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/9/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di sisi lain, ia menilai, draf RUU EBT yang tengah disusun kental dengan adanya intervensi pemerintah untuk mendorong transisi energi, padahal penting untuk melibatkan swasta dalam transisi untuk berbagi beban. Abra bilang, hal itu yang perlu lebih dielaborasi dalam RUU EBT.

Ia mengingatkan, jangan sampai dengan gencarnya penerapan EBT malah akan menjadikan Indonesia sebagai pasar. Sebab, mengingat untuk saat ini saja, dengan rendahnya tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada green infrastructur telah membuat Indonesia telah menjadi target pasar.

“Kita bisa menyimpulkan bahwa untuk saat ini, yang diuntungkan memang negara-negara produsen, penghasil teknologi dan infrastruktur dari sumber energi terbarukan. Nah kita menjadi objek atau menjadi pasar,” katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, transisi energi memang memiliki tujuan yang positif, sudah menjadi komitmen pemerintah dan ditetapkan di dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), serta telah diratifikasi pada Paris Agreement.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.