Sri Mulyani Heran, Semua Daerah Dapat Dana tapi Masih Ada yang Tertinggal

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kualitas belanja pemerintah daerah belum optimal dalam mendorong pembangunan di daerah masing-masing.

Padahal, sepertiga dana dalam APBN sudah didelegasikan dalam bentuk transfer ke daerah. Bendahara keuangan ini mencatat, 70 persen dana APBD berasal dari transfer pemerintah pusat ke daerah dalam bentuk TKDD.

"Seharusnya kita semuanya melakukan evaluasi, karena semua daerah mendapatkan treatment Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD). Bahkan beberapa daerah diberikan tambahan otonomi khusus tambahan anggaran untuk infrastruktur," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI membahas RUU HKPD, Senin (13/9/2021).

Baca juga: Sri Mulyani: Integritas Bermasalah, Ada 127 Kepala Daerah Jadi Terpidana Kasus Korupsi

Sayangnya, sebagian besar dari TKDD dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki korelasi yang positif terhadap belanja pegawai, bukan belanja modal.

Artinya, makin besar DAU yang ditransfer oleh pemerintah pusat justru habis untuk belanja pegawai. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang nominalnya lebih kecil jutsru digunakan untuk belanja modal.

"Ini berarti terjadi apa yang disebut crowding out, di mana pemerintah daerah menggunakan DAK sebagai sumber utama untuk belanja produktif. Padahal esensi DAK sebetulnya sebagai pelengkap, penunjang, dari yang disebut dana keseluruhan TKDD maupun APBD daerah tersebut," ucap Sri Mulyani.

Dia tak memungkiri bahwa pemanfaatan belanja daerah yang belum optimal mengundang disparitas yang tinggi antar-daerah di Indonesia. Hal ini membuat target pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat yang dicanangkan pemerintah pusat menjadi terhambat.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, beberapa daerah sudah berkinerja sangat tinggi. Namun, masih banyak daerah yang masih tertinggal.

Angka partisipasi pendidikan di tingkat SMP dan SMA di Kabupaten Intan Jaya, Papua, hanya mencapai 13,34 persen. Sedangkan daerah lain seperti Kota Bima sudah mencapai 88,07 persen, Kota Metro sudah 88,26 persen, dan Kota Humbang Hasundutan mencapai 90,38 persen.

"Angka nasional kita di 70,68 persen. Ini angka partisipasi murni untuk tingkatan SMP-SMA, sesuatu yang sudah didelegasikan urusannya ke daerah, yaitu pendidikan untuk dasar dan menengah," ucap Sri Mulyani.

Baca juga: Ini Pesan Sri Mulyani agar RI Jadi Negara Maju

Begitu pula untuk akses air minum layak. Beberapa daerah di Indonesia, seperti Kota Magelang, Tegal, dan Klaten, sudah mampu menyediakan 100 persen air layak minum.

Sedangkan beberapa daerah lainnya, seperti Kabupaten Lanny Jaya hanya 1,06 persen, Kabupaten Mamasa 22,91 persen, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat 27,4 persen. Secara nasional, akses air minum mencapai 89,27 persen.

"Jadi transfer yang diberikan kepada daerah dan merupakan mayoritas atau sumber utama dari daerah belum bisa mendorong pembangunan daerah," pungkas Sri Mulyani.