Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak PPN Sembako, Peneliti: Potensinya Kecil Banget

Kompas.com - 14/09/2021, 12:01 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai, potensi penerimaan pajak dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang dan jasa kena pajak tertentu sangat kecil.

Peneliti Center of Food, Energy, dan Sustainable Development Indef, Rusli Abdullah mengatakan, potensi penerimaan pajak akan lebih besar bila pemerintah mengejar potensi PPh dari badan usaha yang belum dikenakan pajak.

Berdasarkan perhitungannya, pengenaan PPN pada barang kebutuhan pokok atau sembako hanya menyumbang 1,97 persen dari total penerimaan pajak.

Baca juga: Asosiasi Peritel Tolak PPN Sembako, Ini Alasannya

"PPN sembako hanya menyumbang 1,97 persen dari total penerimaan pajak 2020. Angka ini kalau seandainya (PPN) mau dinaikkan, (potensinya) kecil banget. Masih lebih besar kalau bersumber dari PPh badan, beberapa usaha menengah belum formal bisa diambil dari sana untuk meningkatkan tax ratio," kata Rusli dalam Diskusi Publik Indef secara virtual, Selasa (14/9/2021).

Jika mengacu pada total penerimaan pajak tahun 2020, PPN sembako hanya berpotensi mendongkrak penerimaan sekitar Rp 21,1 triliun.

Angka tersebut didapat dari pengeluaran per kapita masyarakat Rp 268.184 per bulan dikali 12 bulan menjadi sebesar Rp 3,21 juta.

Angka itu kemudian dikali dengan asumsi jumlah keluarga sebanyak 65,58 juta, sehingga total pengeluaran menjadi Rp 211 triliun.

Jika dikurangi 10 persen untuk tarif PPN, maka penerimaan PPN yang diterima pemerintah Rp 21,1 triliun.

Baca juga: FIFGroup Telah Salurkan Bantuan Sembako Senilai Rp 23,8 Miliar Selama Pandemi Covid-19

"Tahun 2020 potensi PPN sembako Rp 21,1 triliun, lebih besar dari tahun 2019 sebesar Rp 16,8 triliun. (Potensi penerimaan) Cuma Rp 21 triliun (jika) PPN sembako (diberlakukan," ucap Rusli.

Pemungutannya pun menemukan beragam tantangan. Tantangan yang pertama adalah masih besarnya sektor usaha informal di Indonesia sehingga pengenaan pajak menjadi kurang maksimal.

Kemudian, SDM pajak di Indonesia masih terbatas. Fiskus hanya mencapai 45.000 dari total penduduk 270 juta. Jumlah fiskus ini dua kali lipat lebih kecil dari Jepang, padahal jumlah penduduknya hanya 126 juta orang.

"Masih banyak tenaga kerja informal. Seorang pedagang bakso bukan kategori UMKM omzet 1 bulan bisa Rp 1 miliar, itu bisa disasar oleh pemerintah. Tapi belum terdaftar sebagai wajib pajak makanya jadi sulit. Wacananya juga kurang tepat di tengah pandemi," pungkas Rusli.

Sebagai informasi, pemerintah menggodok aturan mengenai pemungutan PPN pada sembako dan jasa tertentu melalui RUU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Baca juga: Cek Bansos Kartu Sembako, PKH, dan BST di cekbansos.kemensos.go.id

Dijelaskan dalam RUU, perubahan skema tarif PPN berguna untuk mengatur perluasan basis pajak PPN agar lebih mencerminkan keadilan dan ketepatan sasaran.

Kebijakan tarif PPN akan dilaksanakan melalui seluruh barang dan jasa yang dikenai PPN kecuali barang dan jasa yang sudah menjadi objek PDRB seperti restoran, hotel, jasa parkir, dan hiburan.

Begitu pun emas batangan untuk cadangan devisa negara dan surat berharga, jasa pemerintah umum yang tidak dapat disediakan pihak lain, serta jasa penceramah keagamaan.

RUU juga menyebutkan perubahan tarif umum PPN dari 10 persen menjadi 12 persen, dan adanya range tarif PPN dari 5 persen sampai 25 persen.

Secara garis besar, RUU KUP bakal mengubah 15 pasal, dengan rincian perubahan 7 pasal dalam UU Pajak Penghasilan, perubahan 7 pasal dalam UU PPN dan PPnBM, dan 1 pasal dalan UU Cukai. Pemerintah juga menambah 1 pasal mengenai pajak karbon.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Mulai Hitung Kebutuhan Formasi ASN di IKN

Kemenhub Mulai Hitung Kebutuhan Formasi ASN di IKN

Whats New
BEI: Eskalasi Konflik Israel-Iran Direspons Negatif oleh Bursa

BEI: Eskalasi Konflik Israel-Iran Direspons Negatif oleh Bursa

Whats New
IHSG Turun 1,11 Persen, Rupiah Melemah ke Level Rp 16.260

IHSG Turun 1,11 Persen, Rupiah Melemah ke Level Rp 16.260

Whats New
IPB Kembangkan Padi 9G, Mentan Amran: Kami Akan Kembangkan

IPB Kembangkan Padi 9G, Mentan Amran: Kami Akan Kembangkan

Whats New
Konsorsium Hutama Karya Garap Proyek Trans Papua Senilai Rp 3,3 Triliun

Konsorsium Hutama Karya Garap Proyek Trans Papua Senilai Rp 3,3 Triliun

Whats New
Kementerian PUPR Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syaratnya

Kementerian PUPR Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Syaratnya

Work Smart
Juwara, Komunitas Pemberdayaan Mitra Bukalapak yang Antarkan Warung Tradisional Raih Masa Depan Cerah

Juwara, Komunitas Pemberdayaan Mitra Bukalapak yang Antarkan Warung Tradisional Raih Masa Depan Cerah

BrandzView
Rupiah Melemah Tembus Rp 16.200 Per Dollar AS, Apa Dampaknya buat Kita?

Rupiah Melemah Tembus Rp 16.200 Per Dollar AS, Apa Dampaknya buat Kita?

Whats New
Dollar AS Tembus Rp 16.200, Kemenkeu Antisipasi Bengkaknya Bunga Utang

Dollar AS Tembus Rp 16.200, Kemenkeu Antisipasi Bengkaknya Bunga Utang

Whats New
Bawaslu Buka 18.557 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Prioritas Kebutuhannya

Bawaslu Buka 18.557 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Prioritas Kebutuhannya

Whats New
Ingin Produksi Padi Meningkat, Kementan Kerahkan 3.700 Unit Pompa Air di Jatim

Ingin Produksi Padi Meningkat, Kementan Kerahkan 3.700 Unit Pompa Air di Jatim

Whats New
Kemenhub Buka 18.017 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kemenhub Buka 18.017 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
Melalui Pompanisasi, Mentan Amran Targetkan Petani di Lamongan Tanam Padi 3 Kali Setahun

Melalui Pompanisasi, Mentan Amran Targetkan Petani di Lamongan Tanam Padi 3 Kali Setahun

Whats New
Konflik Iran-Israel Bisa Picu Lonjakan Inflasi di Indonesia

Konflik Iran-Israel Bisa Picu Lonjakan Inflasi di Indonesia

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 66 Resmi Dibuka, Berikut Persyaratannya

Kartu Prakerja Gelombang 66 Resmi Dibuka, Berikut Persyaratannya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com