Ada Pegawai Kimia Farma Jadi Terduga Teroris, Ini Kata Kementerian BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com - Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri telah menangkap empat terduga teroris pada Jumat (10/9/2021). Salah satu terduga teroris berinisial S merupakan pegawai perusahaan BUMN PT Kimia Farma (Persero).

Menanggapi hal tersebut, Kementerian BUMN memastikan mendukung langkah yang dilakukan Densus 88 terkait pegawai Kimia Farma yang diduga terlibat dalam tindakan terorisme.

"Kami juga sudah meminta kepada Kimia Farma untuk mendukung apapun yang dibutuhkan oleh aparat untuk mengetahui lebih detail setiap permasalahan ini," ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dalam keterangannya kepada media, Selasa (14/9/2021)/

Baca juga: Anak BUMN Pelindo III Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Ia menilai adanya pegawai Kimia Farma yang jadi terduga terorisme bukanlah permasalahan sistem perekrutan karyawan di BUMN. Lantaran karyawan Kimia Farma tersebut diketahui merupakan karyawan lama yang kemudian terpapar ideologi radikal.

“Jadi bukan soal perekrutan karyawannya, tetapi kemungkinan karyawan lama Kimia Farma tersebut terpapar ideologi radikal. Jadi kami soal rekrutmen karyawan BUMN terus memperbarui proses-prosesnya dan memang kita ketat terkait soal tersebut,” jelasnya.

Adapun Densus 88 mengungkapkan bahwa S tergabung dalam kelompok Perisai Nusantara Esa, yang merupakan sayap dari organisasi Jamaah Islamiyah dalam bidang advokasi. Peran S di Perisai Nusantara Esa yakni menggalang dana.

Terkait hal itu, Arya memastikan, bahwa tidak ada pemakaian dana CSR perusahaan BUMN yang digunakan untuk mendukung radikalisasi atau tindakan terorisme. Sebab menurutnya, di bawah kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir saat ini, telah di buat sistem untuk program CSR sehingga peruntukkannya jelas.

"Dengan sistem ini, kami dapat mengetahui di mana lokasi pemberian CSR dan untuk apa CSR tersebut diberikan. Jadi kalau untuk radikalisasi, kecil kemungkinannya," kata dia.

Baca juga: Nasabah Bank BUMN Kebobolan hingga Rp 45 Miliar, Ini Respons OJK

Selain itu lanjut Arya, dari sisi manajemen direksi juga telah melakukan kurasi ketat terhadap pemanfaatan CSR saat ini. Ia bilang, berdasarkan pernyataan pihak Kimia Farma yang diperolehnya, bahwa teruduga teroris S tidak bisa mengakses dana CSR perusahaan.

"Jadi tidak ada yang namanya dana CSR digunakan untuk pemanfaatan radikalisme di Kimia Farma," kata dia.

Ia menambahkan, untuk memitigasi adanya pemahaman radikal di lingkungan BUMN, pada dasarnya internal BUMN sudah didorong dengan program nilai inti AKHLAK yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

Hal itu dilakukan agar karyawan bisa mengikis paham-paham radikal di perusahaan pelat merah, termasuk pula di Kimia Farma. Selain itu, pihaknya juga telah menjalin kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Baca juga: 3,000 UMKM Binaan BUMN Telah Dapat Sertifikat TKDN

"Kami juga menjalin kerja sama dengan BNPT untuk melakukan langkah-langkah ideologisasi Pancasila di Kimia Farma maupun perusahaan BUMN lainnya," pungkas Arya.

Sebelumnya, seperti dikutip dari Tribunnews.com, Kabag Banops Densus 88 Kombes Pol Aswin Siregar mengatakan, S tergabung dalam Perisai Nusantara Esa pada 2018 yang berperan menggalan dana.

Tak hanya itu, S juga pernah menjadi pembina di Perisai Nusantara Esa pada 2020. Terduga S juga tergabung ke dalam Tholiah Jabodetabek, yang merupakan bidang pengamanan orang dan aset milik Jamaah Islamiyah.

"Terduga S alias MT adalah anggota fundraising Perisai pada tahun 2018. Dia juga anggota Tholiah Jabodetabek saat kepemimpinan Hari," ujar Aswin pada Senin (13/9/2021).

Baca juga: Kementerian BUMN Minta Garuda Indonesia Pelajari Putusan Pengadilan Arbitrase London