Ini Isu Penting yang Akan Jadi Menu Utama Pertemuan G20 pada 2022

Kompas.com - 15/09/2021, 06:47 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI membahas RUU HKPD, Senin (13/9/2021). Dok. Kementerian KeuanganMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI membahas RUU HKPD, Senin (13/9/2021).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapan salah satu isu penting dalam pertemuan G20 pada 2022. Indonesia akan menjadi tuan rumah atau Presidensi G20 tahun 2022.

Menurut Sri Mulyani, isu penting tersebut yaitu terkait waktu yang tepat untuk pengetatan kebijakan fiskal dan moneter yang digelontorkan semua negara di dunia.

Isu penting tersebut adalah salah satu dari tujuh topik dalam track keuangan (finance track). Bendahara negara ini menyebut, normalisasi kebijakan fiskal dan moneter usai pandemi Covid-19 memerlukan koordinasi dan kebijakan global.

"Yang paling sering akan dibahas adalah kapan negara-negara terutama di G20 yang semua melakukan kebijakan extraordinary di bidang fiskal dan moneter mulai menetapkan exit policy, yaitu mengurangi intervensi kebijakan makro yang luar biasa dan pasti sustainable secara bertahap dan terkoordinasi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Presidensi G20, Selasa (14/9/2021).

Baca juga: Penerbitan Rupiah Digital Akan Dibahas dalam Pertemuan G20

Wanita yang akrab disapa Ani ini menuturkan, penentuan waktu yang tepat tidaklah mudah. Sebab, pemulihan ekonomi dunia setelah krisis sangat beragam alias terjadi uneven recovery.

Koordinasi global diperlukan supaya pertumbuhan ekonomi seluruh negara di dunia tetap berlangsung dan tidak terganggu di tengah normalisasi kebijakan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Persoalannya nanti adalah bagaimana desain dan kapan kita akan bersama-sama mulai melakukan kebijakan exit, di mana setiap negara memiliki ekonomi yang berbeda, baik dari sisi kecepatan maupun dari sisi seberapa merata pemulihan ekonomi terjadi di semua region," ujar Ani.

Ani mengungkapkan, Indonesia juga perlu berhati-hati melakukan normalisasi tersebut. Pengurangan defisit fiskal sebesar 3 persen pada tahun 2023 mendatang harus sejalan tanpa mengorbankan pemulihan ekonomi.

Baca juga: Kimia Farma Pecat Karyawannya yang Jadi Terduga Teroris

Hal ini pun berlaku untuk seluruh negara di dunia, yang menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen fiskal yang penopang saat pandemi Covid-19 berlangsung.

"Defisit di atas 3 persen tidak berjalan selamanya. Dan semua negara juga menghadapi di situasi yang sama di kebijakan fiskalnya. Ini akan menjadi salah satu isu yang paling penting dan utama pada finance track," ucap Ani.

Selain penentuan waktu normalisasi kebijakan, Presidensi G20 juga akan membahas persetujuan prinsip perpajakan global.

Beberapa isu pajak yang dibahas, antara lain insentif pajak, digitalisasi pajak, praktek-praktek penghindaran pajak (tax avoidance) terutama yang berkaitan dengan BEPS, dan transparansi pajak.

Baca juga: Setelah Sri Mulyani, Giliran Tito Sentil Belanja Daerah



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.