Kompas.com - 16/09/2021, 05:13 WIB
SEPI PEMBELI—Mbah Tarman, PKL penjual bakpao di Alun-Alun Kota menunggu pembeli, Selasa (27/7/2021). Selama PPKM Darurat dan level empat, omzet pendapatan PKL di Alun-Alun Kota Madiun anjlok. Untuk bertahan hidup banyak yang mengandalkan hutang kepada perorangan. KOMPAS.COM/MUHLIS AL ALAWISEPI PEMBELI—Mbah Tarman, PKL penjual bakpao di Alun-Alun Kota menunggu pembeli, Selasa (27/7/2021). Selama PPKM Darurat dan level empat, omzet pendapatan PKL di Alun-Alun Kota Madiun anjlok. Untuk bertahan hidup banyak yang mengandalkan hutang kepada perorangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, asosiasi pedagang kaki lima (PKL) yang juga sebagian besar bergerak pada segmen UMKM akan dilibatkan untuk menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT).

Sebelumnya diketahui, pemerintah telah meluncurkan BLT untuk PKL dan pedagang warteg senilai Rp 1,2 juta per orang.

Hal tersebut sebagaimana diputuskan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/9/2021).

Baca juga: BLT Rp 1,2 Juta Cair, PKL dan Pemilik Usaha Warung di Medan Dapat Jatah Pertama

Dalam Ratas itu, Presiden Jokowi meminta secara khusus agar asosiasi menggunakan data PKL dalam menyalurkan BLT kepada 1 juta penerima.

"Asosiasi PKL berkepentingan untuk ikut terlibat dalam penyaluran bantuan Rp1,2 juta," kata Teten usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip Kompas.com melalui siaran resminya, Kamis (16/9/2021).

Pada kesempatan itu, pemerintah juga mengundang dan mendengarkan aspirasi dari pelaku UMKM.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mereka meminta Presiden Jokowi untuk mempermudah pengajuan kembali kredit usaha.

“Ini yang mungkin nanti akan dicarikan solusinya," kata Teten.

Teten menambahkan, dalam pertemuan tersebut, Presiden juga meminta produk UMKM untuk dapat ditawarkan langsung ke kementerian/lembaga.

Dengan demikian, produk lokal tersebut bisa diserap belanja pemerintah.

Baca juga: Cara Mencairkan BLT UMKM Tanpa Antre

Teten mencatat saat ini baru 27 persen produk usaha kecil yang telah diserap oleh pemerintah.

“Arahan presiden agar produk UMKM ditawarkan langsung ke kementerian/lembaga akan sangat bermanfaat untuk menyerap produk UMKM di tengah melemahnya daya beli masyarakat," kata Teten.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.