Menkop: Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah

Kompas.com - 16/09/2021, 19:12 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan kontribusi pajak UMKM masih rendah terhadap penerimaan pajak nasional. Oleh karena itu, ia mendorong para pelaku UMKM untuk patuh membayar pajak karena Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM hanya 0,5 persen dari omzet.

Hal itu disampaikan Menkop UKM saat memberikan sambutan pada Webinar Aspek Perpajakan, Akuntansi, dan Digital Marketing untuk UMKM, Kamis (16/9/2021).

“Melalui skema pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, UMKM mendapatkan beberapa manfaat penting, yaitu penghitungan pajak dengan cara yang mudah dan sederhana, beban pajak yang lebih ringan, tarif rendah yang memotivasi kemudahan berwirausaha, peningkatan kepatuhan sehingga UMKM lebih bankable dan akses UMKM naik kelas lebih terbuka,” ujarnya.

Baca juga: Manfaatkan E-commerce, UMKM Tetap Cuan di Tengah Pandemi

Menurut Teten, pelaku UMKM merupakan potensi wajib pajak yang sangat besar. Jumlah UMKM mencapai 64,2 juta unit atau 99,9 persen dari populasi pelaku usaha dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,7 persen.

“Akan tetapi, meski jumlah wajib pajaknya sudah meningkat, kontribusi pajak UMKM tercatat masih sangat rendah,” kata Menkop.

Teten mangatakan berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada tahun 2019, kontribusi PPh final UMKM Rp 7,5 triliun, atau hanya sekitar 1,1 persen dari total penerimaan PPh secara keseluruhan di tahun yang sama sebesar Rp 711,2 triliun.

Oleh karena itu, Teten mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM dengan adanya skema penyederhanaan penghitungan, pelaporan, dan pengenaan satu jenis pajak untuk UMKM.

Menkop juga menyebutkan, selain memberikan pengurangan PPh final menjadi 0,5 persen, PP Nomor 23 Tahun 2018 memberikan alokasi waktu yang dapat digunakan UMKM belajar pembukuan dan pelaporan keuangan yaitu 7 tahun untuk WP perorangan, 4 tahun untuk WP badan usaha berbentuk koperasi, CV, atau firma, dan 3 tahun untuk WP badan berupa PT.

Baca juga: BEI Hadirkan Layanan Data untuk UMKM

Menkop mengatakan, melalui PP Nomor 7 Tahun 2021, pemerintah juga turut mendukung pengembangan aspek akuntansi UMKM lewat penyediaan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan sederhana bagi UMKM secara gratis oleh pemerintah.

Kemenkop UKM saat ini telah mengembangkan Lamikro, Laporan Akutansi Usaha Mikro, sebuah aplikasi laporan keuangan sederhana untuk usaha mikro,” kata Teten.

Melalui Lamikro, pelaku usaha dapat menghitung arus kas, belanja, pendapatan, dan laba secara mudah karena dapat diakses melalui ponsel berbasis Android atau/juga website www.lamikro.com secara gratis.

Aplikasi lamikro sudah memenuhi standar akutansi Entitas Mikro Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia sehingga pembukuan pelaku usaha dapat diakui oleh bank.

Baca juga: Cara Meningkatkan Omzet UMKM Selama Pandemi Covid-19

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Afrizal, Jualan Bumbu di Pasar Sukses Raup Omzet Ratusan Juta, Ini Resepnya

Cerita Afrizal, Jualan Bumbu di Pasar Sukses Raup Omzet Ratusan Juta, Ini Resepnya

Whats New
Pameran IFEX 2022 Resmi Digelar, Diharap Jadi Acuan Industri Furnitur Global

Pameran IFEX 2022 Resmi Digelar, Diharap Jadi Acuan Industri Furnitur Global

Whats New
[POPULER MONEY] BI Luncurkan 7 Pecahan Uang Rupiah Baru | Reaksi Jokowi Atas Mahalnya Harga Tiket Pesawat

[POPULER MONEY] BI Luncurkan 7 Pecahan Uang Rupiah Baru | Reaksi Jokowi Atas Mahalnya Harga Tiket Pesawat

Whats New
KLHK Dorong Produsen AMDK Perbanyak Kemasan Besar agar Daur Ulang Mudah

KLHK Dorong Produsen AMDK Perbanyak Kemasan Besar agar Daur Ulang Mudah

Whats New
Cara Menonaktifkan BPJS Kesehatan secara Online dan Offline

Cara Menonaktifkan BPJS Kesehatan secara Online dan Offline

Whats New
Kode Transfer BCA, BRI, BNI, BTN, Mandiri, dan Bank Lainnya

Kode Transfer BCA, BRI, BNI, BTN, Mandiri, dan Bank Lainnya

Spend Smart
Keluarga Muda Perlu Punya Perencanaan Keuangan yang Baik

Keluarga Muda Perlu Punya Perencanaan Keuangan yang Baik

Spend Smart
BI Sebut Uang Elektronik Turunkan Penggunaan Uang Logam dan Peredaran Uang Palsu

BI Sebut Uang Elektronik Turunkan Penggunaan Uang Logam dan Peredaran Uang Palsu

Whats New
Ini Alasan BI Masih Pertahankan Uang Logam

Ini Alasan BI Masih Pertahankan Uang Logam

Whats New
Apa yang Dimaksud dengan Gadai Syariah?

Apa yang Dimaksud dengan Gadai Syariah?

Earn Smart
Menaker Dorong Pelaku UMKM Perempuan Beralih ke Ekosistem Digital

Menaker Dorong Pelaku UMKM Perempuan Beralih ke Ekosistem Digital

Whats New
7 Contoh Surat Lamaran Kerja di PT yang Baik Agar Dilirik HRD

7 Contoh Surat Lamaran Kerja di PT yang Baik Agar Dilirik HRD

Work Smart
Harga Tiket Pesawat Melambung, Menhub Minta Pemda Ikut Saweran Subsidi

Harga Tiket Pesawat Melambung, Menhub Minta Pemda Ikut Saweran Subsidi

Whats New
Uang Rupiah 2016 Diperkirakan Bakal 'Hilang' dalam 4 Tahun ke Depan

Uang Rupiah 2016 Diperkirakan Bakal "Hilang" dalam 4 Tahun ke Depan

Whats New
Kementerian Investasi: Berwirausaha Bisa Sejahtera Permanen, Jangan Minder

Kementerian Investasi: Berwirausaha Bisa Sejahtera Permanen, Jangan Minder

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.