Kompas.com - 17/09/2021, 17:12 WIB

KOMPAS.com - Pembahasan soal Indosat mengemuka di tengah masyarakat. Ini setelah operator seluler tersebut memutuskan merger dengan Tri Indonesia atau 3.

Dikutip dari keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, Jumat (17/9/2021), perusahaan gabungan itu diberi nama PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk (Indosat Ooredoo Hutchison).

Pasca-merger, struktur pemegang saham pun otomatis berubah. Pemilik Indosat adalah Ooredo Group asal Qatar. Sementara operator 3 dimiliki oleh PT Hutchison 3 Indonesia (H3I), konglomerasi investasi asal Hong Kong.

Sebagai informasi, perubahan struktur pemegang saham Indosat mengingatkan kembali pada wacana membeli kembali saham (buyback) Indosat yang dulunya sempat menjadi perusahaan BUMN.

Baca juga: Sejarah Indosat: BUMN yang Dijual ke Singapura di Era Megawati

Dalam sejarahnya, saham mayoritas Indosat dijual ke SST Telecom Ltd asal Singapura di era Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2002 silam. Pemerintah Indonesia lewat Kementerian BUMN diketahui hanya menyisakan kepemilikan saham sebesar 14,29 persen.

Belakangan di tahun 2008, SST Telecom menjual kepemilikan sahamnya pada Ooredo Group asal Doha Qatar. Wacana buybuck saham Indosat oleh pemerintah Indonesia dan menjadikannya sebagai perusahaan milik negara kembali pun seolah timbul tenggelam.

Janji Pilpres 2014

Wacana membeli kembali saham Indosat kembali mulai mengemuka saat kontestasi Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 lalu.

Dikutip dari Kontan, dalam sebuah sesi debat capres-cawapres tahun 2014, Prabowo Subianto memberikan pertanyaan soal pernjualan Indosat yang pernah dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: 22 Tahun Pisah dari RI, Mengapa Timor Leste Setia Gunakan Dollar AS?

"Masalahnya, waktu pemerintahan dipimpin Megawati menjual perusahaan sangat strategis, Indosat, yang saat itu punya dua posisi geostasioner di atas wilayah udara. Apabila jadi presiden, apa langkah Bapak? Apa akan beli kembali?" tanya Prabowo kepada Jokowi saat itu.

Menjawab pertanyaan itu, Jokowi menjelaskan kondisi ekonomi setelah tahun 1998, di mana kondisi ekonomi masih belum baik. Jokowi meminta agar prabowo tidak melihat kondisi ekonomi Indonesia saat itu sudah cukup baik.

"Tapi bicaralah saat krisis keuangan, APBN kita berat. Waktu Indosat kita jual, harusnya dilihat ada klausul apa di situ," ujarnya.

Jokowi memaparkan bahwa salah satu klausul yang disepakati pemerintah saat melepas saham Indosat ketika itu adalah adanya opsi Indosat kembali dibeli.

Baca juga: 2 Kali Jadi Presiden, Jokowi Janjikan Swasembada Jagung, Realisasinya?

"Ke depan harus kita buyback, ambil kembali saham jadi milik kita sndiri. Oleh karena itu, ke depan pertumbuhan ekonomi kita harus di atas 7 persen," ungkap Jokowi.

Namun demikian, janji membeli kembali saham Indosat juga tidak terealisasi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen juga tidak tercapai di 5 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi di periode pertamanya.

Pilpres 2019

Janji kampanye Presiden Jokowi di Pilpres 2014 itu kemudian mengemuka kembali di Pilpres 2019. Adalah calon Wakil Presiden Sandiaga Uno saat itu yang berencana membeli saham Indosat apabila dirinya dan Prabowo terpilih memimpin Indonesia.

Sandiaga Uno bilang, uang pembeliannya akan diambil dari APBN. Kalaupun tidak, ada pemodal besar yang mau mendanai.

Baca juga: Mengapa Israel Begitu Kaya Raya?

Menurut Sandiaga Uno, jika ia bersama Prabowo terpilih, kelak setelah dilantik akan melakukan pendekatan ke Ooredoo si pemilik Indosat sebagai salah satu bagian strateginya yang bernama “big push”.

"Sebetulnya ide Pak Jokowi untuk buyback Indosat itu bagus. Ke depan, kita akan usahakan dan bicara dengan Qatar," ujar Sandiaga di tahun 2019 yang kini sudah menjadi Menteri Pariwisata.

Sandiaga menyebut usaha membeli kembali saham Indosat merupakan strateginya guna mengintegrasikan data-data masyarakat di Indonesia.

Strategi tersebut, lanjutnya, dinamakan strategi big push. Menurutnya, sistem integrasi e- KTP membutuhkan data-data yang kini banyak dikuasai Indosat.

"Salah satu yang mau kita dorong kan e-KTP, tapi kita juga harus menguasai data. Kita akan bicara dengan Qatar bagaimana kolaborasi yang bisa dilakukan agar Indonesia punya kedaulatan data," ujar Sandiaga.

Baca juga: Janji Jokowi Pertumbuhan Ekonomi Meroket 7 Persen dan Realisasinya pada 2015-2020

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.