Asosiasi Peternak Ayam Sebut Jokowi Setuju RI Buka Keran Impor Jagung

JAKARTA, KOMPAS.com - DPP Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Indonesia berharap kementerian-lembaga terkait mengawal arahan Presiden Joko Widodo yang meminta agar harga jagung diturunkan guna meringankan beban peternak dalam menekan biaya pakan sehingga usahanya dapat berkelanjutan.

Ketua Umum DPP Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Indonesia Singgih Januratmoko mengatakan imbauan Presiden Jokowi kepada kementerian terkait merupakan angin segar bagi peternak mandiri karena dalam tiga tahun terakhir industri peternakan terus mengalami gejolak.

“Mulai dari harga jagung yang mahal, yang membuat biaya pakan naik, bibit ayam (DOC) yang mahal, dan harga ayam yang anjlok membuat peternak merugi,” kata dia dilansir dari Antara, Jumat (17/9/2021).

Untuk itu pihaknya bersurat kepada Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian agar turut mengawal imbauan Presiden Jokowi supaya harga jagung segera turun.

Baca juga: 2 Kali Jadi Presiden, Jokowi Janjikan Swasembada Jagung, Realisasinya?

Menurut dia, harga jagung di tingkat peternak mencapai Rp 6.000 per kg yang mengakibatkan biaya produksi naik. Sementara harga telur dan daging di pasaran cenderung turun.

Singgih mengatakan Presiden juga menyetujui impor jagung untuk menstabilkan harga jagung yang mahal.

Oleh karena itu pemerintah berencana untuk menggunakan skema Cadangan Stabilisasi Harga Pangan (CSHP), sebesar 30.000 ton sampai dengan Desember 2021 untuk membantu peternak mandiri UMKM.

Di samping itu Presiden Jokowi juga menyetujui adanya Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) sebagaimana beras untuk menjaga kestabilan harga di pasaran.

Baca juga: Saat Jokowi Janji Beli Kembali Indosat di Pilpres 2014

“Oleh karena itu kami memohon Kemenko Perekonomian mengawal imbauan Presiden Jokowi tersebut,” katanya.

DPP Pinsar juga meminta pemerintah untuk menyelamatkan para peternak ayam petelur dan pedaging dengan cara memasukkan ayam dan telur ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial.

“Dengan demikian telur dan daging ayam terserap dan peternak rakyat tidak merugi, alhamdulillah Presiden Jokowi juga menyetujui usulan tersebut,” kata Singgih.

Presiden Jokowi juga menyetujui agar terdapat segmentasi pasar untuk melindungi peternak rakyat. Dengan cara perusahaan konglomerasi menjual dalam bentuk ayam tanpa bulu.

Baca juga: Peternak Ayam: Pak Jokowi, Kalau Begini Terus Nangis, Bangkrut Kita

“Produk mereka harus dijual dalam bentuk ayam tanpa bulu, ayam beku atau produk makanan jadi. Dengan pembagian pasar tersebut, tidak terjadi yang kuat memangsa yang lemah,” katanya.

Dia mengatakan selama ini para peternak mandiri harus berhadapan langsung dengan ayam-ayam hidup dari perusahaan integrator raksasa.

Dengan modal yang besar, perusahaan unggas raksasa yang sudah terintegrasi dari hulu ke hilir dinilai dapat memenangi persaingan di pasaran karena biaya produksi yang efisien.