Moratorium Sawit Berakhir Hari Ini, Sejumlah Pihak Minta Diperpanjang

Kompas.com - 19/09/2021, 11:06 WIB
Ilustrasi kelapa sawit. Berry Subhan Putra/Kompas.comIlustrasi kelapa sawit.

JAKARTA, KOMPAS.com - Masa berlaku Instruksi Presiden No.8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit atau yang dikenal dengan nama moratorium sawit berakhir hari ini, 19 September 2021.

Apakah pemerintah akan melanjutkan moratorium sawit yang telah berjalan selama 3 tahun ini atau akan mengakhirinya?

Sejumlah pihak menyuarakan agar Presiden Joko Widodo meneruskan kebijakan moratorium sawit ini.

Baca juga: BPDPKS: Isu Negatif Sawit Muncul karena Persaingan Dagang Minyak Nabati

Setidaknya ada 4 alasan mereka agar moratorium sawit diperpanjang. Mulai dari tata kelola perizinan sawit yang belum selesai, tata kelola produkivitas sawit juga masih belum maksimal, belum adanya kepastian landasan aturan untuk sektor sawit yang berkelanjutan, dan memastikan komitmen Indonesia untuk mitigasi perubahan iklim.

Pendiri Yayasan Madani Berkelanjutan Teguh Surya menyebutkan, berdasarkan data yang dikumpulkan pada tahun 2020, terdapat 11, 9 juta ha izin sawit tak bertutupan, 10,7 juta ha izin sawit bertutupan dan 8,4 juta ha lahan sawit yang tidak memiliki izin di Indonesia.

Teguh menjelaskan, dari data tersebut masih terdapat banyak lahan yang tidak diketahui statusnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Permasalahan ini dapat terjawab melalui evaluasi perizinan, pengecekan antara area perkebunan sawit dengan data perizinan, baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan termasuk di wilayah kelola masyarakat,” Teguh dalam siaran pers, dikutip Minggu (19/9/2021).

Sementara CEO Yayasan EcoNusa Bustar Maitar menjelaskan, penambahan evaluasi izin ini, perlu didorong oleh pemerintah daerah agar tidak merugikan negara.

Sampai saat ini, belum banyak pemerintah daerah yang melakukan tinjauan termasuk izin sawit yang ada di kawasan hutan seperti di Kalimantan dan beberapa tempat lainnya.

“Tinjauan perizinan terkati dengan memaksimalkan pendapatan negara dan menyelamatkan kekayaan negara. Dari kasus yang terjadi di Papua Barat yang kami amati, dari sekitar 650.000 ha izin sawit yang telah diberikan pemerintah, ternyata hanya sekitar 52.000 ha yang benar-benar telah ditanami pohon sawit. Dilaporkan juga bahwa potensi kerugian negara dari pajak sangat besar,” jelas Bustar.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.