Harapan Besar Merger Pelindo

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah untuk menggabungkan atau merger empat BUMN pelabuhan, yaitu PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo I, II, III, dan IV menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) akan segera terwujud. Sesuai dengan rencana awal, merger akan dilakukan pada 1 Oktober 2021.

Aksi korporasi perusahaan pelabuhan pelat merah itu merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menekan biaya logistik nasional. Sehingga, harapannya iklim investasi dalam negeri dapat tumbuh lebih cepat.

Wacana integrasi empat BUMN operator pelabuhan itu sebenarnya sudah lama dibahas oleh pemerintah. Tercatat pada 2015, Presiden Joko Widodo sempat menyinggung reformasi ekosistem logistik nasional, salah satunya melalui integrasi pelabuhan.

Baca juga: Merger Pelindo Jadi Strategi Tekan Biaya Logistik yang Mencekik

Tingginya biaya logistik menjadi salah satu alasan wacana tersebut telah lama dibahas oleh berbagai pihak terkait. Berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun 2019, biaya logistik di Indonesia masih tergolong mahal yaitu mencapai 23,5 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding negara tetangga atau negara raksasa lain, yakni, Singapura (8 persen PDB), Amerika Serikat (8 persen PDB), Uni Eropa (9 persen PDB), Jepang (9 persen PDB), Korea Selatan (9 persen PDB), India (13 persen PDB), Malaysia (13 persen PDB), dan China (15 persen PDB).

Biaya logistik RI yang masih terbilang mahal ini menjadi salah satu alasan investor enggan untuk menanamkan modalnya di Tanah Air.

Oleh karenanya, pemerintah terus melakukan pembahasan terkait integrasi keempat perusahaan pelabuhan milik negara.

Integrasi diharap bisa ciptakan efisiensi

Setelah melalui pembahasan panjang, rencana merger empat BUMN pelabuhan bakal segera terwujud. Keempat perusahaan sepakat untuk melakukan merger, dimana Pelindo II akan bertindak sebagai perusahaan penerima penggabungan.

Merger tersebut diharapkan dapat mengatasi berbagai kekurangan yang dihadapi ketika BUMN pelabuhan beroperasi secara terpisah, seperti pelabuhan nasional yang kurang terkoordinasi, operasi yang kurang efisien dan tidak terstandar, capital expenditure (capex) yang tidak optimal dan finansial yang terbatas, program pengembangan SDM yang terlalu beragam, dan sistem TI yang bervariasi sehingga terjadi tumpang tindih.

Direktur Utama Pelindo IV Prasetyadi mengatakan, penggabungan keempat perusahaan pelat merah itu akan mampu menciptakan efisiensi operasional, melalui standarisasi proses bisnis dan pelayanan di pelabuhan. Hal ini diporoyeksi dapat meningkatkan produktivitas di kawasan pelabuhan.

Merger diproyeksi dapat menekan biaya logistik secara bertahap. Targetnya, biaya logistik di pelabuhan dapat turun sekitar 1,6 persen pada 2025

"Situasi ini secara bertahap akan berdampak terhadap penurunan harga barang yang diangkut," ujar dia dalam sebuah diskusi, dikutip Senin (20/9/2021).

Prasetyadi menjelaskan, tingginya biaya logistik saat ini disebabkan oleh operasional dan infrastruktur pelabuhan yang belum optimal. Oleh karenanya, integrasi pelayanan dari keempat perusahaan pelabuhan milik pemerintah ditargetkan dapat mengatasi permasalahan tersebut.

"Pemerintah akan melakukan integrasi Pelindo untuk meningkatkan konektivitas nasional dan standarisasi pelayanan pelabuhan, layanan logistik yang terintegrasi, serta meningkatkan skala usaha dan penciptaan nilai BUMN Layanan Pelabuhan melalui keunggulan operasional serta komersial dan keuangan," tuturnya.